Breaking News:

BPJS Kesehatan Libatkan Kejaksaan Tinggi & Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Kecurangan

BPJS Kesehatan mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan upaya pencegahan kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia

Editor: Andreas Eko Prasetyo
istimewa
BPJS Kesehatan Libatkan Kejaksaan Tinggi & Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Kecurangan 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - BPJS Kesehatan mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan upaya pencegahan kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Salah satunya adalah dengan membentuk tim pencegahan kecurangan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melibatkan Instansi vertical yang berperan penting dalam penyelenggaraan program JKN-KIS yang terdiri dari Kepala Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit Daerah, Ikatan Dokter Indonesia, Badan Pengawas RS Daerah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Tinggi serta Kejaksaan Negeri Kota/Kabupaten.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Direksi Wilayah Sumbagteng Jambi BPJS Kesehatan, Eddy Sulistijanto Hadie dalam pertemuan Tim Pencegahan Kecurangan Tingkat Provinsi Jambi (19/11).

Baca juga: Susi Pudjiastuti Jadi Narasumber di Mata Najwa Malam Ini? Najwa Shihab Mendadak Bahas Edhy Prabowo

Baca juga: Mata Najwa Trans7 Malam Ini Mendadak Ganti Tema Gegara Edhy Prabowo, Pencopotan Baliho HRS Gagal

Baca juga: Kisah Anggota Kopassus, Maju Sendirian Menerjang 300 Orang Milisi Fretilin

Dalam sambutannya, Eddy menjelaskan bahwa tim pencegahan kecurangan dibentuk sebagai turunan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

BPJS Kesehatan sesuai dengan tupoksinya sudah mengembangkan upaya pencegahan kecurangan salah satunya melalui digitalisasi layanan.

Mulai dari pengembangan penggunaan biometrik, teknologi analisa data dan machine learning bahkan BPJS Kesehatan telah menerapkan verifikasi klaim layanan berbasis digital (Vedika).

Sistem tersebut merekam data setiap harinya yang jumlahnya tidak sedikit. Dari data tersebut terus berkembang hingga menghasilkan data-data analisa termasuk data analisa yang berpotensi/mengarah pada fraud.

“Potensi fraud yang ditemukan oleh pihak BPJS Kesehatan tersebut kemudian dilaporkan kepada Tim Pencegahan Kecurangan sebagai bahan diskusi dan analisa untuk kemudian diberikan rekomendasi atas penyelesaian kasus kecurangan tersebut, dan keterlibatan Kejaksaan Tinggi dalam kegiatan hari ini pun bertujuan memberikan pemahaman terkait potensi kecurangan yang terjadi dalam era Jaminan Kesehatan Nasional yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara. Dimana penyelamatan asset Negara merupakan salah satu tugas dari Kejaksaan,” sebut Eddy.

Baca juga: Download Lagu Salam Tresno dari Esa Risti Dilengkapi Chord Gitar dan Lirik Lagu

Baca juga: Nikita Mirzani Sebut Raffi Ahmad Kalah Ganteng Dari Dimas, Nikita : Udah Banyak Loh Subscriber-nya

Baca juga: Polisi Ungkap Kondisi Millen Cyrus Usai Dijebloskan ke Sel Tahanan Pria, Diberi Perlakuan Khusus?

Senada dengan Eddy, Kunto Ariawan salah satu pemeriksa ahli dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang turut menjadi narasumber via zoom mengungkapkan, Pemda maupun fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan melaksanakan Program JKN-KIS harus mulai menyusun regulasi pendukung, mengembangkan budaya pencegahan kecurangan (fraud) dalam program JKN, mengembangkan pelayanan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya dalam program JKN, dan pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (fraud) dalam program JKN-KIS di masing-masing daerah.

Untuk Provinsi Jambi keterlibatan Kejaksaan Tinggi ataupun Kejaksaan Negeri dianggap memiliki kekuatan tersendiri untuk meminimalisir potensi tindakan kecurangan (fraud).

“Sudah ada pihak Kejaksaan Tinggi yang masuk kedalam keanggotaan tim pencegahan kecurangan di Provinsi Jambi, kami dari pihak KPK tidak menginginkan adanya laporan atau temuan kasus yang terjadi di Provinsi Jambi terkait penyelenggaraan Program JKN-KIS, untuk itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu selaku Anggota Tim yang tergabung dapat memaksimalkan perannya dalam mendukung keberlangsungan Program JKN-KIS,” sebut Kunto.

Sementara itu Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, Bambang Haryanto yang hadir dalam kegiatan menyampaikan dukungannya terhadap kehadiran Tim Pencegahan Kecurangan BPJS Kesehatan ini. Ia menyebutkan Kejaksaan selama ini turut melihat bahwasanya terdapat potensi yang besar terhadap penyimpangan yang kemungkinan dilakukan oleh fasilitas kesehatan, karena anggaran kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini sangat besar.

“Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi akan mendukung penuh kegiatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, entah itu terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan peserta yang berhubungan dengan perdata dan Tata Usaha Negara, atau terkait dengan potensi kecurangan yang dilakukan oleh provider atau pihak pemberi layanan kesehatan yang mana akan berhubungan dengan Pidana Khusus, kita siap membantu berdasarkan tupoksi yang berlaku,” tutur Bambang.

Baca juga: Daftar Promo Mobil Astra Daihatsu Jambi 2020, DP Murah, Free Layanan Emergency

Baca juga: Penampakan Millen Cyrus Sebelum Berubah Menjadi Perempuan, Ternyata Ganteng dan Miliki Hal Ini

Baca juga: Sule Bulan Madu ke Bali, Berebut Nathalie Holscher dengan Anak Bungsu, Sekarang Ayah Tersingkir Guys

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved