Breaking News:

Harus Ada yang Berani Lawan Habib Rizieq! Gubernur Lemhanas Dukung Pangdam Jaya, Fadli Zon Bereaksi

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo setuju dan mendukung sikap tegas Pangdam Jaya pada Imam Besar FPI.

youtube/kompas.com
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dan Rizieq Shihab. Dudung Abdurachman berani menentang Rizieq Shihab hingga meminta FPI dibubarkan. 

Harus Ada yang Berani Melawan Habib Rizieq! Gubernur Lemhanas Dukung Pangdam Jaya, Fadli Zon Bereaksi

TRIBUNJAMBI.COM-Tindakan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman memerintahkan prajuritnya menurunkan baliho bergambar Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab jadi sorotan.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo setuju dan mendukung sikap Pangdam Jaya pada imam besar FPI tersebut.

Agus mengatakan harus ada yang berani melawan karena menurutnya apa yang telah dikatakan Habib Rizieq terhadap negara, pemerintah, dan khususnya TNI sudah keterlaluan.

Baca juga: TEGAS Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman: FPI Bubarkan Saja Kalau Coba-coba dengan TNI!

"Secara politis saya setuju. Harus ada yang berani melawan Habib Rizieq. Karena apa yang dia katakan itu sudah keterlaluan, terutama kepada TNI. Jadi secara politik, harus ada yang bisa melawan dia dan itu ditunjukkan oleh Pangdam Jaya beserta anak buahnya," kata Agus ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (20/11/2020).

Anggota DPR RI Abraham Lunggana atau karib disapa Haji Lulung kecewa dengan tindakan TNI yang ikut mencopot baliho bergambar dirinya pada Jumat (20/11/2020). Padahal baliho yang ia pasang berisi kampanye ajakan patuh protokol kesehatan, dan terpasang di poskonya sendiri, Jalan Jalan H. Fachrudin Nomor 7, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Anggota DPR RI Abraham Lunggana atau karib disapa Haji Lulung kecewa dengan tindakan TNI yang ikut mencopot baliho bergambar dirinya pada Jumat (20/11/2020). Padahal baliho yang ia pasang berisi kampanye ajakan patuh protokol kesehatan, dan terpasang di poskonya sendiri, Jalan Jalan H. Fachrudin Nomor 7, Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Dok. Pribadi Anggota DPR RI Abraham Lunggana)

Namun demikian, kata Agus, secara kewenangan TNI tidak berwenang menurunkan baliho atas dasar menyalahi aturan ketertiban umum dan hukum.

Agus mengatakan tindakan tersebut seharusnya dilakukan Satpol PP atau Kepolisian karena kedua institusi tersebut bertugas menegakkan hukum.

Ia menilai tugas Kepolisian adalah melakukan keputusan politik dari otoritas daerah.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Mendadak Trending Mau Temui HRS, Denny Siregar Protes, Jokowi dan FPI Ikut Disebut

"Harusnya polisi itu melaksanakan keputusan politik dari otoritas politik di daerah karena polisi itu adalah penegak hukum dan kamtibmas di daerah," kata Agus.

Namun demikian, kata Agus, salah kewenangan tersebut berasal dari belum tertatanya institusi-institusi aparatur negara.

Halaman
1234
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved