Refly Harun Bongkar Rahasia Gotot Tak Mau ke Istana, Malu dengan Jokowi Karena Punya Hutang Ini
Gatot Nurmantyo memutuskan tidak hadir ke Istana untuk menerima Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo karena masalah hutang.
Ia hanya mengungkapkan kapan tugas tersebut diberikan Jokowi kepada Gatot Nurmantyo.
"Ketika dia jadi Panglima TNI," jelas Refly singkat.
Refly menambahkan, karena adanya "utang" tugas negara tersebut, Gatot merasa tidak enak mendapat penghargaan dari Presiden Jokowi.
"Mungkin nanti suatu saat diungkapkan sendiri kepada presiden, kepada menteri, atau kepada siapapun oleh Pak Gatot sendiri," tandasnya.
Baca juga: Derita Djoko Tjandra Dibongkar Najwa Shihab, Jadi Bancaan Saat Buron, Rp 17 Miliar Habis Buat Siapa?
Diketahui selain alasan tersebut, Gatot merasa perlu berbela rasa dengan rekan anggota TNI yang turut berjuang menangani pandemi Covid-19.
Selain itu, Gatot merasa pemilihan waktu pemberian penghargaan pada bulan November dirasa tidak lazim, yang umumnya identik dengan penghargaan terhadap pahlawan nasional.
Hal tersebut disampaikan Gatot melalui telepon kepada Refly.
Lihat videonya mulai menit 7.20:
Gatot Nurmantyo Tanggapi Penangkapan Aktivis KAMI
Sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) telah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus ujaran kebencian saat terjadinya aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja pada awal Oktober 2020 lalu.
Beberapa nama aktivis KAMI yang ditangkap di antaranya adalah Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, hingga Anton Permana.
Menanggapi penangkapan tersebut, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengaku sempat menjelaskan kepada sejumlah simpatisan KAMI terkait ancaman ditangkap.
Pernyataan itu disampaikan oleh Gatot lewat acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (20/10/2020).
Baca juga: Duduk Perkara Habib Rizieq ke Cikeas, FPI dan Demokrat Membantah, Bermula dari Cuitan Dewi Tanjung
Awalnya, pria yang juga menjadi Presidium KAMI itu menyinggung soal ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan di Indonesia, satu di antaranya adalah penangkapan para aktivis KAMI.
"Kita adalah negara hukum, negara demokrasi sekaligus negara hukum," kata Gatot.