UMK 2021 Kabupaten Batanghari, Disnakertrans Belum Kunjung Dibahas Dalam Rapat

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Batanghari belum melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Hal ini berdampak pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tak kunjung dirapatkan.

Sementara untuk upah minimum para pekerja di Kabupaten Batanghari untuk 2021 dikatakan Agusti Rizal selaku Kabid Hubungan Industrial Dan Lembaga Ketenagakerjaan, Disnakertrans Kabupaten Batanghari saat dikonfirmasi Tribunjambi.com pada Jumat (6/11/2020) siang.

”Para tenaga kerja di Kabupaten Batanghari mengacu kepada Upah Minimum Provinsi (UMP) yang baru-baru ini sudah ditetapkan,” kata Agusti Rizal.

Hal tersebut berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Dewan Pengupah daerah sampai saat ini di Kabupaten Batanghari sendiri belum melaksanakan rapat untuk membicarakan besaran UMK.

Baca juga: Mengerjakan Salat Tahajud Amat Dianjurkan, Ada 8 Keutamaannya, Ini Bacaan Niat & Doa Setelah Tahjud

Baca juga: Agroforestry Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Hutan

Baca juga: Begini Permintaan Maaf Ade Londok Setelah Dapat Kritik Pedas Tarik Kursi Pelawak Malih: Mohon Maaf

“Maka dari itu UMK Batanghari mengikuti UMP Jambi yakni sebesar Rp 2.630.162 per bulan,” ujarnya.

Lanjut dikatakannya bahwa Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Jambi maka penetapan UMP Jambi 2021 sama besarnya dengan 2020.

Hal ini dikarenakan masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Selain pandemi Covid-19 juga ada faktor lain, misalnya saja tingkat pertumbuhan ekonomi nasional belum stabil,” tambahnya.

“Akan tetapi dapat diketahui bahwa UMP Provinsi Jambi termasuk cukup tinggi di Pulau Sumatra,” pungkasnya (Tribunjambi.com/A Musawira)