Breaking News:

Wasekjen Partai Demokrat Singgung Presiden Jokowi, Disebut Abaikan Suara Rakyat, KSPI Gugat ke MK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritikan setelah menandatangani UU Cipta Kerja.

ANTARA FOTO Via Tribun Timur
Presiden Joko Widodo resmi menandatangani UU Cipta Kerja. 

Wasekjen Partai Demokrat Singgung Presiden Jokowi, Disebut Abaikan Suara Rakyat, KSPI Gugat ke MK

TRIBUNJAMBI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritikan setelah menandatangani UU Cipta Kerja.

Bahkan Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Irwan menyebut Presiden Jokowi telah mengabaikan suara rakyat dengan menandatangani UU Cipta Kerja.

"Pemerintah dalam hal ini Presiden, telah gagal mendengarkan dan juga mengabaikan aspirasi rakyat melalui protes buruh dan mahasiswa yang turun ke jalan," kata Irwan, Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: ILC TV One Nanti Malam Seru, Karni Ilyas Kupas Tuntas UU ITE, Polri dan Nama Baik Presiden Jokowi

Irwan menyebut, Demokrat menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang tidak melihat kenyataan di lapangan dan harapan masyarakat sesungguhnya.

"Sejak awal sudah banyak penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, wujudnya aksi-aksi demonstrasi di Jakarta dan daerah lainnya hingga behari-hari," ucap Anggota Komisi V DPR itu.

Sedianya mereka akan berunjukrasa ke Senayan untuk menolak disahkannya RUU Omnibus Law, akhirnya mereka hanya bisa berunjukrasa di jalanan
Sedianya mereka akan berunjukrasa ke Senayan untuk menolak disahkannya RUU Omnibus Law, akhirnya mereka hanya bisa berunjukrasa di jalanan (ist)

Oleh sebab itu, kata Irwan, Fraksi Partai Demokrat di DPR tetap menolak UU Cipta Kerja dan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai pesan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Fraksi Demokrat tentu tetap menolak. Seperti pesan Bapak SBY, yang mengharapkan agar kader Demokrat tidak menyerah. Harus terus gigih memperjuangkan kepentingan rakyat,” tuturnya.

Diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada Senin (2/11/2020) malam.

Baca juga: Disahkan Jokowi, UU Cipta Kerja Diklaim Bisa Hapus Praktik Korupsi Perizinan, Benarkah

Naskah UU tersebut setebal 1.187 halaman dan sudah bisa diakses publik di website resmi Sekretariat Negara (Setneg) jdih.setneg.go.id.

Halaman
12
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved