Berita Internasional

Indonesia Bakal Perang dengan China di Masa Depan Karena Ini, Peneliti Sebut Sekarang Lagi Main Aman

Saat ini juga tak ada sengketa teritorial antara Indonesia dan China, dan masalah apapun dengan negeri panda tersebut.

Editor: Andreas Eko Prasetyo
Biro Pers Setpres/Kris
(Ilustrasi - Presiden Indonesia Joko Widodo bersalaman dengan Presiden RRT Xi Jinping usai melakukan pertemuan bilateral di sela forum internasional APEC di Port Moresby, Papua Nugini, Sabtu (17/11/2018) 

Sementara itu, Beijing terus mengabaikan klaim maritimnya yang tumpang tindih dengan Jakarta, terutama selama China tidak bisa berbuat banyak tentangnya.

Baca juga: Sebanyak 554 Kampung dan 73 RW Bakal Kecipratan Rp 50 Juta dari Program Karya SZ-Erick

Baca juga: Rekomendasi Film Horror Korea yang Cocok Ditonton Saat Halloween

Baca juga: Download Lagu Sholawat Nabi dari Nissa Sabyan Nonstop, Ada Video Live Religi Terbaru Habib Syech

Perairan yang disengketakan antara Cina dan Indonesia berada 1.500 km dari wilayah Cina terdekat yang tidak disengketakan; dan China, hingga saat ini, belum dapat menegakkan klaimnya untuk jarak tersebut.

Saat ini, kekuatan maritim China yang sedang berkembang dan fasilitas militer yang baru dibangun di kepulauan Spratly telah memperluas jangkauannya di Laut China Selatan.

Akibatnya, China tampaknya telah melanjutkan perjalanannya ke selatan melalui Laut China Selatan.

Dengan menggunakan "taktik salami" tindakan yang dirancang secara bertahap mengatasi oposisi China menempatkan Filipina di belakangnya dan tampaknya akan melakukan hal yang sama ke Malaysia dan, mungkin, bahkan Vietnam.

Ujung-ujungnya yang menjadi sasaran terakhir adalah Indonesia.

(Ilustrasi Kapal Perang Indonesia) Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan kapal perang KRI Usman Harun di Puslabuh TNI AL di Selat Lampa, Natuna, Rabu (8/1/2020). Selain itu Jokowi juga mengadakan silaturahmi dengan para nelayan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa Natuna.
(Ilustrasi Kapal Perang Indonesia) Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan kapal perang KRI Usman Harun di Puslabuh TNI AL di Selat Lampa, Natuna, Rabu (8/1/2020). Selain itu Jokowi juga mengadakan silaturahmi dengan para nelayan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa Natuna. (TRIBUNNEWS/SETPRES/AGUS SUPARTO)

Tidak diragukan lagi, Beijing pada akhirnya berharap untuk mencapai kendali de facto atas semua perairan dalam klaim "sembilan garis putus-putus" -nya.

Selama sebagian besar tahun 1990-an dan 2000-an, Indonesia menangani aktivitas Laut Cina Selatan di China dengan cara yang sama seperti kebanyakan negara Asia Tenggara lainnya: dengan dialog terpisah.

Tetapi ketika Cina maju lebih jauh ke selatan, Indonesia mulai mengambil garis yang lebih tegas.

Pada tahun 2010, China menempatkan saham resmi di lapangan ketika mengirimkan surat ke PBB yang mempertanyakan dasar hukum untuk "sembilan garis putus-putus" China.

Kemudian, pada tahun 2014, perwira tinggi militer Indonesia menuduh China memasukkan perairan dekat Kepulauan Natuna dalam garis yang diproklamirkan sendiri dan memperingatkan bahwa kekuatan militer China dapat mengguncang Asia Tenggara.

Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut Indonesia menyebut klaim China di kawasan itu sebagai " ancaman nyata " bagi negaranya.

Jakarta juga memperingatkan, jika didesak,bisa mengambil tindakan hukum terhadap China , seperti yang dilakukan Filipina di Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag.

Tindakan seperti itu sekali lagi akan membuat China menjadi sorotan internasional.

Tahun 2016 ketika selusin kapal penangkap ikan Tiongkok pernah menolak untuk mengindahkan peringatan korvet angkatan laut Indonesia untuk meninggalkan perairan Indonesia.

Halaman
123
Sumber: GridHot.id
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved