Pemerintah Tak Mau Vaksinasi Berefek Samping, Sertifikasi Vaksin Covid-19 dari BPOM Jadi Hal Wajib

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Vaksinasi kepada masyarakat untuk penanganan Covid-19 memang perlu kehati-hatian.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah mengedepankan aspek kehati-hatian.

"Ini melibatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan."

"Pemerintah tak ingin ada efek samping yang diakibatkan dari vaksinasi," kata Airlangga dalam dialog di kanal Youtube BNPB, Kamis (22/10/2020).

Menko Perekonomian itu menyebut, tahun ini akan ada 3 juta vaksin Sinovac asal Cina.

Saat ini langkah sertifikasi dari BPOM tengah dilakukan, seraya uji klinis fase ketiga yang juga berjalan.

"Kalau seluruh persyaratan itu terpenuhi, baru sertifikasi bisa dikeluarkan."

"Kalau sertifikasi dikeluarkan, baru bisa dimulai persiapan untuk vaksinasi."

"Jadi itu memang memakan waktu," tuturnya.

Baca juga: Rayakan 7 Tahun Pernikahan, Ruben Onsu Ingin Tambah Anak, Ini Jawaban Istrinya Sarwendah Tan

Baca juga: Ternyata Khabib Nurmagomedov Incar Georges St-Pierre , Setelah Taklukan Justin Gaethje

Baca juga: Baca Surat Yasin 83 ayat dan Tahlil Huruf Arab, Bahasa Latin dan Arti untuk Yasinan Malam Jumat

Jika sudah siap divaksinasi, Airlangga mengatakan vaksin Covid-19 akan diberikan secara bertahap.

Profesi tenaga kesehatan dan aparat penegak hukum akan diproritaskan pada tahap pertama vaksinasi.

"Periode berikutnya masih ada yang terkait dengan mereka yang rentan."

Baca juga: Massa Buruh Membeludak, Jalan MH Thamrin Menuju Arah Istana Negara Ditutup Sementara

"Mereka yang rentan itu juga dispesifikasi," jelasnya.

Pemerintah, lanjut Airlangga, akan menyusun masterplan terkait tahapan vaksinasi.

"Nanti akan dilaporkan ke Pak Presiden."

Baca juga: Menikah 7 Tahun, Ruben Onsu Bongkar Konflik Rumah Tangga Bersama Sarwendah, Pegang Satu Prinsip Ini!

"Sesudah itu diputuskan siapa yang didahulukan (vaksinasi)," papar Airlangga.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan dua jenis vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan kepada rakyat Indonesia.

Pertama, vaksin yang ditanggung pemerintah alias gratis, dan yang kedua vaksin mandiri yang harus dibayar oleh masyarakat yang mampu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar vaksin yang sifatnya gratis diurus oleh Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Kerap Undang Artis Ternama, Boy William Ternyata Kagumi Kecantikan Sosok Luna Maya

"Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini, mestinya sudah harus segera jelas."

"Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menkes," kata Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Sementara, vaksin yang sifatnya mandiri atau berbayar, menurut Presiden, diurus oleh Kementerian BUMN.

Baca juga: VIDEO: Wisata Danau Sipin Kembali Dibuka Sejak Senin Kemarin

Tujuan pembagian tugas tersebut, kata Presiden, agar penanggung jawab vaksinasi jelas.

"Ini menjadi jelas, kalau tidak seperti ini nanti siapa yang tandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," tuturnya.

Presiden Jokowi juga meminta jajaran kabinetnya tak tergesa-gesa menyampaikan soal vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Baca juga: VIDEO: Kisah Sukses UMKM di Jambi Ini, Jadi Agen Madu Gara-gara Menjaga Kualitas Madunya

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat," kata Presiden.

Presiden meminta kementerian terkait untuk menyiapkan komunikasi publik mengenai vaksin dengan baik dan matang.

Mulai dari masalah halal dan haram, kualitas, distribusi, dan lainnya.

Meskipun, menurut Presiden, tidak semua hal harus disampaikan ke publik, seperti misalnya masalah harga.

Baca juga: Mulai Ikan Hias Hingga Kura-kura Tersedia di Pasar TAC Kota Jambi, Belanja Sambil Wisata

"Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-undang Cipta Kerja," ujarnya.

Menurut Presiden, titik kritis proses vaksinasi terdapat pada tahap implementasi.

Proses pemberian vaksin menurutnya tidaklah mudah, sehingga perlu adanya komunikasi publik yang baik kepada masyarakat.

Baca juga: Artis Anjasmara Jadi Korban Jambret saat Bersepeda, Begini Kondisi Terkini Suami Dian Nitami!

"Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik."

"Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati disiapkan betul," paparnya.

Jokowi mengatakan, perlu persiapan matang dalam implementasi pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Baca juga: Ini Alasan Ihsan Yunus Dukung Cerah di Pilgub Jambi 2020

Ia meminta jajaran kabinetnya tidak menganggap enteng pelaksanaan vaksinasi.

"Ini perlu persiapan lapangan, perlu persiapan untuk implementasi, sehingga perlu juga yang berkaitan dengan training-training."

"Jangan menganggap enteng, ini bukan hal yang mudah," ucap Presiden.

Misalnya, lanjut Presiden, pelatihan dalam membawa dan menaruh vaksin.

Menurutnya, proses tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan, karena jumlahnya sangat besar.

Selain itu, vaksin memerlukan perlakuan yang spesifik.

"Tiap vaksin beda-beda, dari G42 beda, dari Sinovac beda lagi, nanti dari Astrazeneca beda lagi."

"Nyimpennya di cold storage-nya seperti apa, tidak boleh goncang apa boleh," beber Presiden.

Untuk proses penyiapan tersebut, Presiden meminta adanya pelibatan perwakilan lembaga kesehatan dunia (WHO) di Indonesia, untuk memberikan pelatihan.

Baca juga: Cara Investasi Emas di Bank Mandiri Syariah, Lengkap Dengan Syaratnya

"Saya minta ini dilibatkan WHO, WHO Indonesia, agar mereka bisa memberikan training-training, sehingga standarnya menjadi jelas."

"Hati hati. Hati hati mengenai vaksin, bukan barang gampang ini."

"Titik kritis dari vaksinasi itu nanti di Implementasi."

"Jangan dianggap mudah implementasi. Tidak mudah," cetusnya.

Menurut Presiden, harus dirancang dan dijelaskan sedetail mungkin proses pemberian vaksin nantinya.

Mulai dari siapa yang akan disuntik untuk pertama kali, siapa yang mendapatkan vaksin gratis, dan siapa yang harus membayar vaksin.

"Hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul, harus detail."

"Jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi, karena memang sekarang masyarakat pada posisi yang sulit," beber Presiden.

Presiden mengatakan setelah mempelajari proses pemberian vaksin, ia meyakini nantinya tidak akan berjalan mudah.

Oleh karena itu perlu persiapan yang matang terutama dalam komunikasi publik.

"Setelah saya pelajari, semakin hari semakin saya yakin tidak mudah," ucapnya. (Reza Deni)