Mendadak Polisi Kumpulkan 1.000 Ketua RT/RW di Jakarta, Dapat Info Penting Soal Demo UU Cipta Kerja

Mendadak Polisi 1.000 Ketua RT/RW di Jakarta, Dapat Informasi Penting Soal Penyerangan Massa UU Cipta Kerja

TRIBUNJAMBI.COM - Sebanyak 1.000 pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) dikumpulkan polisi di Lapangan Bola Tamansari, Jakarta Barat, Senin (19/10/2020).

Pengumpulan Ketua RT ini terkait unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja ribuan mahasiswa dari elemen Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Pihak kepolisian mendengar informasi warga akan menyerang perusuh saat unjuk rasa UU Cipta Kerja berlangsung ricuh.

Mereka dikumpulkan untuk diberikan arahan agar bisa mengimbau warga tidak terlibat keributan yang dipicu kerusuhan unjuk rasa.

"Kami mendengar ada inisiatif membentuk kelompok perlawanan terhadap para perusuh. Kami tidak ingin itu terjadi," ujar Kapolres Jakarta Barat Audie S Latuheru ditemui usai apel dengan 1.000 pengurus RT Senin (19/10/2020).

Audie berharap tidak ada warga yang membentuk kelompok perlawanan ketika perusuh memasuki pemukiman warga.

Ia memastikan bahwa TNI dan Polri akan menjaga wilayah warga agar tidak terlibat konflik dengan para perusuh.

"Kami samakan presepsi dengan Pak Dandim jangan sampai ada bentrok antar warga jadi kami samakan presepsi dengan warga," jelas Audie.

Polisi berharap warga hanya menjaga rumahnya masing-masing untuk tidak disusupi perusuh.

Sementara untuk lingkungan, Polisi dan TNI akan berjaga agar perusuh tidak masuk ke lingkungan warga.

Warga juga diimbau dapat membedakan mana perusuh dan pendemo.

Baca juga: Ribuan Mahasiswa dan Buruh Kepung Istana, Mahfud MD Perintahkan Aparat Lakukan Dua Hal Ini

Sebab perusuh jelas memiliki perbedaan dengan pendemo.

"Kalau yang dibawa itu spanduk, toa dan bendera itu pengunjuk rasa. Namun kalau yang dibawa bom molotv ya perusuh," papar Audie.

Sementara itu Dandim 0503/JB Kolonel Inf. Dadang Ismail Marzuki mengatakan bahwa pihaknya mengimbau pengurus Ketua RT dan RW agar mengimbau warganya.

Ketua RT dan RW diharap dapat mencegah warga ikut terlibat dalam tindakan-tindakan anarkis.
"Warga diimbau agar tidak ikut turun ke jalan. Mereka agar bisa menjaga anak-anak mereka dari tindakan anarkis," ujarnya.

Sebab kata Dadang, pengalaman sebelumnya, aparat sulit membedakan mana massa dan mana perusuh.

Rekayasa Lalin

Ribuan mahasiswa kembali akan menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, besok Selasa (20/10/2020).

Mereka yang tergabung dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi ke Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat.

Untuk mengantisipasi kemacetan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menerapkan sistem rekayasa lalu lintas di sekitar Istana Negara.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, mengatakan bahwa pengalihan arus lalu lintas diberlakukan secara situasional.

“Rekayasa lalu lintas sifatnya situasional,” kata Sambodo ketika dikonfirmasi Warta Kota, Senin (19/10/2020).

Lalu lintas di sekitar Istana akan dialihkan jika terjadi kepadatan akibat penumpukan massa.

Namun, penutupan jalan telah dilakukan sejak Senin (19/10/2020) pukul 22.00.

"Beberapa ruas jalan yang sudah ditutup sejak pukul 22.00 ini, yaitu di Jalan Merdeka barat, harmoni, veteran 3, belokan Gambir arah Istana. Tetapi jalur busway dan 1 lajur di jalan biasa masih bisa dilewati," kata Sambodo.

Sambodo juga mengimbau massa tidak melakukan unjuk rasa untuk menghindari kerumunan yang berpotensi menularkan virus Corona.

Berikut ini rekayasa pengalihan arus sekitar Istana Negara:

1. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jl Veteran III diluruskan ke TL Harmoni.

2. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira.

3. Arus lalu lintas dari Jl Ridwan Rais yang akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur.

4. Arus lalu lintas dari Jl MH Thamrin yang akan menuju ke Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan ke Jl Kebon Sirih.

5. Arus lalu lintas dari Jl Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jl Budi Kemuliaan diluruskan ke Jl Fachrudin dan arus lalin dari Jl Fachrudin yang akan belok kanan ke Jl Budi Kemuliaan diluruskan ke Jl Abdul Muis.

6. Arus lalu lintas dari Jalan Tanah Abang II yang akan lurus ke Jl Museum dibelokkan ke kiri maupun ke kanan, arus lalu lintas dari Jl Majapahit yang akan belok ke kiri ke Jl Museum diluruskan ke Jl Abdul Muis dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kanan ke Jalan Museum diluruskan ke Jl Majapahit.

7. Arus lalu lintas dari l Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jl Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jl Juanda dan arus lalu lintas dari Jl Veteran Raya yang akan belok ke kiri ke Jl Majapahit diluruskan ke Jl Suryo Pranoto maupun dibelokkan ke kanan Jl Gajah Mada.

Massa Aksi Ribuan

Sebanyak 5.000 mahasiswa disebut akan diturunkan untuk unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law yang baru saja disahkan DPR RI dan pemerintah.

Hal itu diungkapkan Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Remy Hastian Putra Muhammad Puhi dalam keterangan tertulisnya Senin (19/10/2020).

Remy menyebut, demonstrasi yang digelar Selasa (20/10/2020) akan diikuti 5.000 mahasiswa.

"Aksi akan dilaksanakan pada Selasa (20/10/2020) pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5000 mahasiswa dari seluruh Indonesia," tulis Remy.

Baca juga: Presiden Jokowi Tolak Mentah-mentah Permintaan MUI, Tak Ada Perpu UU Cipta Kerja Tetap Lanjut

Sejumlah penolakan akan dilayangkan di aksi unjuk rasa tersebut antara lain penolakan UU Omnibus Law yang dianggap berpihak pada penguasa dan oligarki.

Pihak BEM SI mengaku sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang meminta pihak penolak Omnibus Law untuk mengajukan judicial review.

Padahal menurut Remy, pemerintah dapat mencabut undang-undang lewat Perppu.

"Belum lagi berbagai tindakan represif dari aparat kepolisian pada massa aksi yang menolak UU Cipta Kerja serta berbagai upaya penyadapan terhadap para aktivis dan akademisi yang menolak UU Cipta Kerja," jelas Remy.

Diberitakan sebelumnya aksi unjuk rasa akan kembali digelar sekelompok mahasiswa, buruh, dan Organisasi Masyarakat (Ormas).

Sebanyak 6.000 polisi akan disiagakan untuk menjaga aksi unjuk rasa.

Hal itu diungkapkan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto di Polsubsektor Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2020).

"Kalau surat dari intel memang ada. Kami sedang melakukan maping, berapa banyak massa yang akan turun, nanti" ujar Heru ditemui Wartakotalive.com.

Saat ini polisi tengah mengantisipasi aksi unjuk rasa yang akan digelar Selasa (20/10/2020).

Polisi juga sudah memetakan aksi unjuk rasa yang akan digelar Selasa besok.

Diprediksi akan ada 6.000 anggota polisi di sekitaran Istana Negara.

Namun, kegiatan unjuk rasa dipastikan hanya boleh dilakukan di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat.

Heru mengaku belum mendapatkan jumlah estimasi massa yang terlibat dalam unjuk rasa.

Namun pihaknya mengimbau agar massa bisa tertib dalam melakukan aksi demonstrasi.

"Kami mengimbau aksi demo ini jangan ditumpangi oleh pihak-pihak lain yang akan mengacaukan situasi Jakarta," harap Heru.

Rencananya, aksi unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law besok diikuti oleh Mahasiswa, Buruh, dan Ormas.

1.000 RT/RW

Polisi mendengar informasi adanya inisiatif warga yang akan menyerang perusuh saat unjuk rasa berlangsung ricuh. Maka dari itu Polres Metro Jakarta Barat bersama Kodim 0503 JB kumpulkan 1.000 pengurus RT dan RW.

Ribuan Ketua RT dan RW itu dikumpulkan di Lapangan Bola Tamansari, Jakarta Barat, Senin (19/10/2020).

Mereka dikumpulkan untuk diberikan arahan agar bisa mengimbau warga tidak terlibat keributan yang dipicu kerusuhan unjuk rasa.

"Kami mendengar ada inisiatif membentuk kelompok perlawanan terhadap para perusuh. Kami tidak ingin itu terjadi," ujar Audie ditemui usai apel dengan 1.000 pengurus RT Senin (19/10/2020).

Audie berharap tidak ada warga yang membentuk kelompok perlawanan ketika perusuh memasuki pemukiman warga.

Ia memastikan bahwa TNI dan Polri akan menjaga wilayah warga agar tidak terlibat konflik dengan para perusuh.

"Kami samakan presepsi dengan Pak Dandim jangan sampai ada bentrok antar warga jadi kami samakan presepsi dengan warga," jelas Audie.

Polisi berharap warga hanya menjaga rumahnya masing-masing untuk tidak disusupi perusuh.

Sementara untuk lingkungan, Polisi dan TNI akan berjaga agar perusuh tidak masuk ke lingkungan warga.

Warga juga diimbau dapat membedakan mana perusuh dan pendemo.

Sebab perusuh jelas memiliki perbedaan dengan pendemo.

"Kalau yang dibawa itu spanduk, toa dan bendera itu pengunjuk rasa. Namun kalau yang dibawa bom molotv ya perusuh," papar Audie.

Sementara itu Dandim 0503/JB Kolonel Inf. Dadang Ismail Marzuki mengatakan bahwa pihaknya mengimbau pengurus Ketua RT dan RW agar mengimbau warganya.

Ketua RT dan RW diharap dapat mencegah warga ikut terlibat dalam tindakan-tindakan anarkis.
"Warga diimbau agar tidak ikut turun ke jalan. Mereka agar bisa menjaga anak-anak mereka dari tindakan anarkis," ujarnya.

Sebab kata Dadang, pengalaman sebelumnya, aparat sulit membedakan mana massa dan mana perusuh. (m24)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Demo Tolak UU Cipta Kerja Kembali Digelar hari ini, Polisi Kumpulkan 1.000 Pengurus RT/RW, Ada Apa?.