Buruh Minta Dukun Terhebat Santet Anggota DPR RI Karena Sering Buat UU Ghaib

Adapula yang menarik statemen tersebut ke dalam ranah politik, dengan mengaitkan sejumlah kebijakan yang memperbolehkan narapidana menjadi anggota dewan hingga pejabat publik.

Sementara itu, Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Antonius Agus Rahmanto mengaku kurang sependapat dengan blacklist SKCK kepada pelajar peserta demonstrasi.

Agus menyebut, hal tersebut bukanlah cara tepat untuk membina pelajar.

"Saya kita SKCK diblacklist itu tidak menyelesaikan masalah. Intinya hanya pembinaan terhadap adk-adek pelajar ini," ungkapnya di Mapolrestro Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2020)

Agus menyebut, sepanjang demo Omnibus Law, pihaknya mengamankan sebanyak 288 siswa, baik dari tingkat SMA maupun SMP.

"Mereka berasal dari 28 sekolah di Jakarta Selatan. Tapi yang kami amankan tidak semuanya dari Jaksel juga," ungkapnya.

Agus menyebut, mayoritas pelajar yang diamankan tidak tahu konteks yang akan mereka suarakan dalam aksi unjuk rasa.

"Sebenarnya pada tahu kalau ini nggak boleh, tapi karena lagi ramai, mereka jadi ikut-ikutan. Mereka tahunya lepar-lempar saja. Mereka juga sebagian kurang paham apa yang sedang didemokan oleh mahasiswa dan buruh," ujarnya.

Agus memastikan, tidak ada tindakan represif yang dilakukan petugas kepada para pelajar yang diamankan.

"Mereka hanya kami data lalu lakukan pembinaan, kita nasehatin. Adek-adek yang diamankan ini belum ada pidana. Kita kan mencegah. Kecuali dia ketangkap tangan melakukan perusakan, itu bisa jadi pelaku nantinya," imbuhnya.

"Kita ke depan kerjasama lebih ditingkatkan dengan pihak Dinas Pendidikan dan diteruskan ke sekolah sampai orangtua untuk absen pagi, siang sore, agar keberadaan pelajar terpantau ketika ada demonstrasi," imbuhnya.

Sementara itu, Kasudin Pendidikan Jakarta Selatan, Joko Sugiarto menyebut, pihaknya turut mencegah pelajar di Jakarta agar tidak ikut-ikutan melakukan aksi unjuk rasa.

"Sejauh ini kami selalu komunikasi dengan sekolah, baik negeri maupun swasta. Intinya, siswa tetap mengikuti belajar dari rumah. Absennya tiga kali, pagi, siang dan sore. Kemudian, ada juga tugas tambahan yang dilakukan di atas jam satu siang. 

Joko memastikan, sejauh ini Dinas Pendidikan tidak melakukan sanksi kepada para pelajar yag telah dibina oleh kepolisian.

"Tidak ada sanksi, termasuk cabut KJP itu tidak ada," tandasnya. (Desy Selviany)