Tudingan Airlangga Hartanto dan Luhut Buat Panas, Aktivis Cipayung Plus Ancam Lapor Polisi

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menuding aksi demonstrasi besar-besaran tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja ada yang menunggangi hing

ANTARA/Nur Imansyah
Anggota Komisi III DPR RI yang juga politisi Partai Golkar, Hj Sari Yuliati meminta aktivis Cipayung Plus NTB tak menaruh curiga, bahkan berniat melaporkan pernyataan Airlangga Hartarto kepada Polisi. 

Airlangga Hartanto Menuding Demo Omnibus Law Ditunggangi, Aktivis Cipayung Plus Tak Terima, Ancam Lapor Polisi

TRIBUNJAMBI.COM- Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menuding aksi demonstrasi besar-besaran tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja ada yang menunggangi hingga berakhir ricuh.

Selain Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan hal yang sama.

Tudingan Airlangga itu kontan memicu reaksi dari aktivis Cipayung Plus NTB, mereka mengancam akan melaporkan Airlangga Hartarto ke polisi.

Menyikapi perkembangan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat Sari Yuliati meminta aktivis Cipayung Plus NTB tak menaruh curiga, bahkan berniat melaporkan pernyataan Airlangga Hartarto kepada Polisi.

Baca juga: Malam-malam Anggota TNI Dikerahkan, Massa Pendemo UU Cipta Kerja Langsung Bubar, Ada yang Minta Foto

Ia menilai pernyataan Airlangga yang menuduh demo menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ditunggangi, sebetulnya memiliki makna tersirat.

“Kawan-kawan aktivis Cipayung Plus NTB, tidak perlu menaruh curiga berlebihan tentang penyataan Pak Airlangga yang mengatakan ada yang menunggangi unjuk rasa. Pernyataan Pak Airlangga harus dimaknai sebagai pesan untuk menjaga kemurnian Gerakan Moral dan intelektual Aktivis," ujar Sari dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (14/10/2020) malam.

Menurut Sari, Airlangga merupakan pribadi yang sangat terbuka untuk diskusi.

Adapun, pernyataan yang dilaporkan oleh kelompok yang mengatasnamakan OKP Cipayung Plus Kota Mataram ke Polda NTB itu sebetulnya bermakna agar aktivis lebih preventif dalam melakukan unjuk rasa.

Sari menambahkan, pemerintah dan aparat penegak hukum sudah mempunyai data yang lengkap dan komprehensif dari intelijen negara mengenai dugaan gerakan moral tersebut ditunggangi pihak tertentu.

"Kan mana mungkin mahasiswa berpikir buat merusak fasilitas umum," kata Sari.

“Pak Airlangga, Pak Prabowo, Pangdam mempunyai data intelijen yang lengkap dan komprehensif dari intelijen negara mengenai siapa yang menunggangi aksi-aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law," kata Sari pula.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah massa aksi saat demonstrasi di Gambir, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja berakhir ricuh.
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN Aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah massa aksi saat demonstrasi di Gambir, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja berakhir ricuh. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Sebelumnya Deputi VII Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanti menyatakan kepada publik bahwa pihaknya tidak sembarang bicara, bila tanpa bukti yang kuat.

"Kami (BIN) ini sudah memodernisasi peralatan, menggunakan scientific investigation. Jadi tidak asal-asalan. Kami ikuti perkembangan secara seksama, mengecek dulu sebelum melangkah," kata Wawan.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved