Buruh Sempatkan Salat Dzuhur Berjamaah di Sela Aksi Unjuk Rasa Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

TRIBUNJAMBI.COM, GAMBIR- Massa Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)  melakukan unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pekan lalu.

Sebagian massa yang melakukan unjuk rasa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melaksanakan sholat Dzuhur berjamaah di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). 

Sebelumnya, para pengunjuk rasa melakukan orasi-orasi agar aparat mengijinkan mereka melanjutkan aksinya menuju Istana Negara. 

Mereka menuntut penolakan UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pekan lalu.

Baca juga: Sinopsis Chandragupta Maurya Episode 27, Chandragupta Mencari Penyerang Dhana Nanda

Baca juga: Arti Mimpi Selingkuh - Dengan Mantan, Rekan Kerja hingga Ketahuan Selingkuh, Tidak Puas Seksual?

Baca juga: Siapa Sebenarnya Robby Sumampouw, Pengusaha Asal Solo yang Dijuluki Raja Judi

Sampai pada pukul 11.43 ketika azan solat Dzuhur berkumandang, orator yang berbicara dari mobil komando meminta untuk beristirahat sejenak paling tidak diizinkan untuk melakukan sholat bagi kaum muslim. 

“Azan sudah berkumandang, kami seharusnya sudah melaksanakan sholat, kami juga lapar ingin makan siang, izinkan kami untuk menunaikan kewajiban kami” ujar sang orator. 

 Tidak lama, aparat mulai membuka pagar besi dan memberikan ruang bagi para demonstran untuk menunaikan Sholat Dzuhur dan beristirahat sejenak. 

Baca juga: Adik Pasha Ungu Ditangkap Gegara Penyalahgunaan Narkoba, Sempat Digerebek di Kampung Narkoba Tatanga

Sebagian massa buruh lainnya duduk-duduk dipinggir trotoar, juga menyegarkan tenggorokannya dengan membeli sebotol air dari pedagang keliling. 

Pukul 12.58 WIB para buruh diizinkan ke Taman Pandang Istana Negara. Mereka didampingi aparat polisi dan TNI menuju Taman Pandang.

Namun para buruh hanya diizinkan gelar unjuk rasa sampai Kementerian Perhubungan RI.

Polisi-TNI gelar apel bersama

Sebelumnya, Polri dan TNI melakukan apel gelar pasukan untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa susulan menolak UU Omnibus Law atau Cipta Kerja di kawasan Istana Negara.

Apel digelar di Lapangan Monas, Senin (12/10/2020).

Apel dipimpin Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan didampingi Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman.

Mayjen Dudung memastikan bahwa pihaknya bakal membantu penuh Polri untuk menghadapi kemungkinan huru hara.

Baca juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja Masih Ada, Jokowi Beri Arahan Ini Pada Menterinya

"Personel TNI mendukung penuh upaya pengamanan yang dilakukan Polri. Di lapangan kami akan mengedepankan pencegahan huru-hara atau aksi anarkis," kata Dudung.

Sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana menuturkan, apel ini dilakukan sebagai bentuk sinergitas untuk memantau pergerakan dan menciptakan suasana aman.

“Kami lakukan patroli bersama dengan rute dari DPR kemudian keliling kota. Dengan sebagian berada di Monas dan finish di DPR,” kata Nana.

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Lee Jae Wook Sebelum Do Do Sol Sol La La Sol, Ada Memories of the Alhambra

Menurut Nana antisipasi ini untuk mencegah terjadinya peristiwa seperti kericuhan demo, Kamis (8/10/2020).

“Kami ingin menjamin keamanan ketertiban di Jakarta. Sudah kami evaluasi dan persiapan dalam menghadapi permasalahan yang ada,” kata Nana.

Pihaknya tambah Nana juga sudah melakukan Tactical Wall Game (TWG) untuk mengantisipasi dan memetakan pengamanan potensi kerawanan.

“Sudah kami siapkan antisipasi keamanan,” jelas Nana.

Baca juga: Robby Sumampouw Meninggal Dunia, Konglomerat Asal Solo Drop 3 Minggu Lalu

Nana menilai, aksi unjuk rasa ini diperbolehkan karena ada jaminan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kami dari awal akan melayani, mengawal dan mengamankan aksi yang baik. Tapi ketika mereka melakukan anarkis, kami akan sabar dan lakukan tindakan,” jelas Nana.
Ia menyebut, dari penyelidikan sementara saat aksi kericuhan, pihaknya sudah menangkap 1.192 orang.

Dari hasil pemeriksaan, sebagian dilepas khususnya untuk pelajar dengan dijemput orang tua.
“Pelaku yang ada barang bukti dari pendalaman kemarin ada 135, kemudian mengerucut menjadi 43 orang yang kami jadikan tersangka,” jelas Nana.

Baca juga: Tak Percaya Pernikahan Hingga Pilih Hidup Dengan Anjing, Ini Daftar Artis yang Melajang Diusia 40+

“Untuk pelaku pembakaran dan pengerusakan masih dalam pengejaran. Kami akan proses,” jelas Nana.

Ia memastikan, jumlah personel pengamanan akan menyesuaikan jumlah peserta aksi tergantung informasi intelijen.

Seperti diketahui aksi penolakan terhadap disahkannya Undang-undang Cipta Kerja masih berlanjut.

Hari Senin ini, ribuan buruh kembali melakukan unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.

Sedangkan pada Selasa (13/10/2020) besok, gabungan aliansi, yang mayoritas berbasis agama, pada Selasa (13/10/2020) besok memastikan akan turun ke jalan untuk memprotes Undang-undang Cipta Kerja.

Baca juga: Harus Disensor, Ini Yang Ada Diotak Ardi Bakrie Kala Pertama Kali Bertemu Nia Ramadhani: Bikin Kesal

Aksi unjuk rasa dimotori oleh Ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan puluhan ormas lainnya.

Dalam poster resmi yang dibagikan di akun HRS Center, aksi akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada 13 oktober mendatang.

Gabungan aliansi menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI).
Sementara, di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00.

Sebelumnya, FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center menggelar jumpa pers bersama tentang penolakan terhadao UU Cipta Kerja.

Baca juga: Robby Sumampouw Meninggal Dunia, Konglomerat Asal Solo Drop 3 Minggu Lalu

"Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945," ujar Slamet Maarif mewakili aliansi, dalam video yang dilihat Wartakotalive.com.

"Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis," imbuhnya

"Rezim lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.

Baca juga: Aksi UU Cipta Kerja Tak Diarahkan ke Gubernur atau DPRD, Hendra: Ini Bentuk Ketidak Percayaan Kami

Di sisi lain, tindakan penyalagunakan kekuasaan, pesekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung," imbuhnya.

Seiring dengan itu, sebutnya, pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini disahkan menjadi undang-undang.

"Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang dzalim, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila.

Rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang," jelasnya.

Sementara itu, dalam siaran persnya, aliansi menyatakan mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat.

Baca juga: Kasus Virus Corona di Merangin Meningkat, Sekolah di Enam Kecamatan Ini Kembali Belajar Online

Kemudian, aliansi menasehati dan meminta pemerintah beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezdaliman terhadap rakyat sendiri.

Mereka juga menyerukan untuk segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan.

Selain itu, FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center juga mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezdaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki.

Baca juga: Viral Ulah Geng Motor dan Upaya Memberi Rasa Aman

“Mendesak segera dikeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Menuntut Partai Partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan Cukong Aseng dan Asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat," katanya.

(Nirmala Alifah Nur/Budi Sam Law Malau/Wartakotalive.com)