Faisal Basri Sebut Omnibus Law Salah Resep, Luhut: Kalau Didengerin Pusing Kita
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara setelah pengamat ekonomi, Faisal Basri melontarkan kritikan pedas.
lihat foto
Faisal Basri Sebut Omnibus Law Salah Resep, Luhut: Kalau Didengerin Pusing Kita
TRIBUNJAMBI.COM- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara setelah pengamat ekonomi, Faisal Basri melontarkan kritikan pedas.
Luhut Binsar Panjaitan menjawab kritkan Faisal Basri di acara Satu Meja The Forum Kompas TV yang tayang pada 7 Oktober 2020.
Luhut Binsar Panjaitan mengatakan UU Cipta Kerja ini sangat baik.
Luhut Binsar Panjaitan juga mengklaim UU Cipta Kerja ini tidak merugikan rakyat.
Bahkan Luhut Binsar Panjaitan mengaku mendapat telepon apresiasi dari orang luar negeri terkait kebijakan UU Cipta Kerja.
"Saya pikir dengan UU Cipta Kerja ini sangat baik, hanya saja diplesetin, jadi dibuat twist. Tidak ada yang merugikan rakyat, justru menguntungkan. Jadi saya ditelfon dari luar negeri, mereka mengapresiasi, bahwa Indonesia membuka dan memperhatikan keseimbangan," ujarnya.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negar UGM, Zainal Arifin Mochtar mengatakan UU Cipta Kerja menunjukkan betapa legislasi di Indonesia makin menyebalkan.
• Sindiran Keras Fahri Hamzah Soal Omnibus Law: Anggota DPR Bekerja untuk Rakyat atau Kepentingan Lain
"Menggambarkan betapa negara tidak peduli dengan rakyat, pemegang otoritas sebagai disebutkan UUD, maka seharusnya rakyat yang berperan besar dalam proses legislasi ini," ujar Zainal.
Zainal Arifin Mochtar mengatakan rakyat layak menolak UU Cipta Kerja.
Menanggapi itu, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sosok Zainal Arifin Mochtar belum baca UU Cipta Kerja versi lengkap.
Luhut Binsar Panjaitan mengatakan UU Cipta Kerja tidak ada yang jelek.
"Enggak ada yang jelek di UU Cipta Kerja. world bank barusan video call saya dan mereka mengapresiasi," ujarnya.
Terkait dengan Omnibus Law yang dianggap berpotensi merusak lingkungan, Luhut Binsar Panjaitan membantah tentang hal itu.
"Nggak ada, coba baca aja dulu undang-undangnya, apalagi seorang akademisi, jangan berkomentar hal yang belum diputuskan," ujarnya.
