Ramai, Website DPR Diretas Menjadi "Dewan Penghianat Rakyat", Penjelasan Sekjen Seperti Ini
Video berdurasi 15 detik menampilkan perubahan nama beranda pada situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (8/10/2020).
Ada 11 klaster yang dimuat dalam UU Cipta Kerja ini, antara lain:
1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan inovasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Selain proses pengesahan yang relatif singkat, ada beberapa poin yang menjadi sorotan terkait omnibus law UU Cipta Kerja tersebut.
• Pria Perkosa Remaja 17 Tahun hingga Hamil Akhirnya Ditangkap, Sempat Kabur ke Banyuwangi
• Nekat Bajak Akun FB Mantan Pacar, Pria Ini Unggah Tangkapan Layar Video Mesum Saat Bersama Korban
• Sebelum Dekat dengan Lesti Kejora Ternyata Rizky Billar Hampir Merantau ke Korea, Kerja di Pabrik?
Pertama yakni soal penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan digant dengan upah minimum provinsi (UMP).
Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah. Selain itu, masih kaitannya dengan kontrak kerja.