Ramai, Website DPR Diretas Menjadi "Dewan Penghianat Rakyat", Penjelasan Sekjen Seperti Ini

Video berdurasi 15 detik menampilkan perubahan nama beranda pada situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (8/10/2020).

Editor: Rahimin
Twitter: Melatikaaaa
Tangkapan layar video adanya peretasan pada situs resmi DPR. 

Ada 11 klaster yang dimuat dalam UU Cipta Kerja ini, antara lain:

1. Penyederhanaan perizinan tanah

2. Persyaratan investasi

3. Ketenagakerjaan

4. Kemudahan dan perlindungan UMKM

5. Kemudahan berusaha

6. Dukungan riset dan inovasi

7. Administrasi pemerintahan

8. Pengenaan sanksi

9. Pengendalian lahan

10. Kemudahan proyek pemerintah

11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Selain proses pengesahan yang relatif singkat, ada beberapa poin yang menjadi sorotan terkait omnibus law UU Cipta Kerja tersebut.

Pria Perkosa Remaja 17 Tahun hingga Hamil Akhirnya Ditangkap, Sempat Kabur ke Banyuwangi

Nekat Bajak Akun FB Mantan Pacar, Pria Ini Unggah Tangkapan Layar Video Mesum Saat Bersama Korban

Sebelum Dekat dengan Lesti Kejora Ternyata Rizky Billar Hampir Merantau ke Korea, Kerja di Pabrik?

Pertama yakni soal penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan digant dengan upah minimum provinsi (UMP).

Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah. Selain itu, masih kaitannya dengan kontrak kerja.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved