Breaking News:

Seteru KPK dan Mahkamah Agung, Pemotongan Hukuman Anas Urbaningrum Buat Masyarakat Bingung

Pemotongan masa tahanan Anas Urbaningrum memicu seteru antara Mahkamah Agung dengan KPK.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membacakan nota pembelaannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Kamis (18/9/2014). 

Seteru KPK dan Mahkamah Agung, Pemotongan Hukuman Anas Urbaningrum Buat Masyarakat Bingung

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pemotongan masa tahanan Anas Urbaningrum memicu seteru antara Mahkamah Agung dengan KPK.

Ketua Harian Ormas Gerakan Reformasi Hukum Zulfikri Zein Lubis menilai, perseteruan Mahkamah Agung dan KPK terkait persoalan hukuman Anas Urbaningrum, membuat masyarakat menjadi bingung.

Hal ini terjadi setelah keputusan MA yang mengurangi hukuman narapidana kasus korupsi melalui peninjauan kembali (PK), Anas Urbaningrum menjadi 8 tahun.

Menurut Zulfikri, jika memang upaya memotong dan menambah hukuman seseorang itu dianggap tabu, kenapa tidak direvisi saja Undang-Undang MA dan sebutkan MA hanya berhak menguatkan putusan hukum sebelumnya bagi seorang terpidana.

BLT Subsidi Gaji Tahap 2 Cair Akhir Oktober, 2,4 Juta Orang Tak Dapat Lagi, Coba Cek Namamu

"Lalu cantumkan bahwa MA tidak memiliki kewenangan untuk memotong hukuman ataupun membebaskan seorang terpidana atau dengan kata lain MA bukanlah benteng terakhir bagi pencari keadilan. Namun merupakan tempat untuk menambah hukuman bagi seorang terpidana," kata Zulfikri, Jakarta, Jumat (2/10/2020).

Ia menilai, adanya rivalitas putusan antara MA dan KPK, seakan mempertontonkan drama satu babak dengan tema mendegradasi kewibawaan MA sebagai tempat mencari keadilan.

Setiap penurunan hukuman yang diputus MA, kata Zulfikri, seolah-olah telah terjadi kongkalikong di dalam proses putusan itu, bahkan opini yang dibentuk yaitu menunjukan KPK menjadi satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling superior secara de fakto.

Dulu Jadi Lawan Jokowi, Alasan Sandiaga Uno dan Fahri Hamzah Dukung Gibran di Pilkada 2020

"Cara berpikir seperti itu membuat seolah sah-sah saja bila KPK menabrak putusan MA, meskipun itu harus mengintervensi independensi MA sebagai lembaga tinggi negara," paparnya.

Sebelumnya, Plt juru bicara KPK Ali Fikri menyayangkan sikap MA yang menyunat masa hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Halaman
12
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved