Tantangan Menjaga Hutan di Jambi, dari Konflik, Penguasaan, hingga Penerapan Perhutanan Sosial
"Sekitar 92 persen kawasan hutan, itu dikelola korporasi. Masyarakat paling hanya bisa mengelola sekitar 8 persen saja," katanya, belum lama ini.
Penulis: Mareza Sutan AJ | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Di Jambi, dari keseluruhan luas wilayahnya, sekitar 42 persen masih merupakan hutan. Dalam perhutanan sosial tersebut, masyarakat diberi izin untuk mengelola hutan di kawasan terbatas.
Selanjutnya, ke depan diharapkan masyarakat juga ikut membantu menanam tanaman hutan, sehingga dapat menjaga kondisi hutan yang mereka tempati.
Meski begitu, pihaknya tetap mengantisipasi adanya masyarakat baru yang masuk ke hutan, guna mengantisipasi kerusakan hutan yang lebih luas.
Belum lama ini, Tim Operasi Gabungan (OpsGab) Gakkum KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Korem 042 Garuda Putih, Polda Jambi dan Balai TN Berbak Sembilang, juga melakukan operasi penindakan pembalakan kayu ilegal (illegal logging) di Kawasan Hutan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi, yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
"Dalam operasi itu, kami mengamankan tiga pelaku. Setelah kami periksa, bukan orang Jambi. Mereka dari Sumsel, berarti pendatang," ujarnya.
Selain masyarakat setempat yang sudah tinggal lama di sana, Bestari yakin ada pihak yang 'bermain' untuk memasukkan 'orang baru' ke sana.
"Dari data intelijen yang kami terima, di dalam sana sudah ratusan. Sampai hari ini kami masih melakukan penghimpunan data," jelasnya.
Meski begitu, informasi yang diperoleh, semuanya masih melakukan praktik ilegal logging.
Bestari mengatakan, untuk menangani hal ini, perlu adanya solusi permanen. Upaya pemberian revitalisasi ekonomi pada masyarakat pun hingga kini masih terbatas. Apa lagi, mengingat peningkatan populasi terus-menerus dan adanya pemilik modal yang bermain.
"Kalau terus dibiarkan seperti ini, semakin lama bisa semakin parah," tandasnya.
