Besok Mulai Kampanye, Petugas Gabungan Tertibkan APS Bacalon di Bungo

Besok Mulai Kampanye, Petugas Gabungan Tertibkan APS Bacalon di Bungo

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - KPU Bungo, Bawaslu bersama petugas gabunga melakukan penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS), Jumat (25/9/2020).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo menertibkan APS yang digunakan para kandidat bakal calon Gubernur dan wakil gubernur, serta bupati wakil bupati Bungo menjelang masa kampanye pada Sabtu (26/9/2020) mendatang.

Muhammad Bisri, Ketua KPU Bungo menyampaikan alat peraga yang ditertibkan tersebut yang dipasang oleh kandidat atau tim pemenangan.

"Pembersihan alat peraga yang dipasang oleh peserta Pilkada 2020 sebelum masa kampanye dan itu juga tidak sesuai dengan desain dan Peraturan PKPU," katanya.

Sementara kriteria alat peraga yang ditertibkan tersebut merupakan APS yang menggambarkan sebagai kandidat atau peserta Pilkada tahun 2020.

"Yang ditertibkan alat peraga mereka yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pilkada kita bersihkan semuanya," ujarnya.

• Tak Kunjung Dibersihkan, KPU Bersama Petugas Gabungan Tertibkan APS Bacalon di Bungo

• Tim Gabungan Tertibkan Seluruh APS di Tanjabbar, Sampai ke Pelosok Desa

Dia mengungkapkan bahwa pihaknya sebelumnya telah menyurati pihak kandidat untuk segera menertibkannya sebelum masa kampanye.

"Hari ini kita eksekusi bukan tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Kita sudah bersurat resmi agar mereka membersihkan terlebih dahulu," katanya.

Sementara Abdul Hamid menegaskan penertiban tersebut langkah yang diambil bersama. Sebab jika menunggu kesadaran masing-masing kandidat atau tim belum ada gambaran.

Hal itu sebagai upaya menghindari terjadinya konflik ditengah masyarakat. Sebab yang akan disorot nanti yakni KPU dan Bawaslu.

"Kalau kita nunggu dari kandidat ntah kapan kapan, makanya karena sudah tahapan kampanye sudah mulai besok (Sabtu, 226/9/2020) mau tidak mau hari ini sudah bersih," tegasnya.

Oleh karena itu dia meminta kerjasama dari Pasangan calon baik Bupati dan Wakil Bupati atau Gubernur dan wakil gubernur untuk proaktif.

"Jangan hanya bisa mengkritisi, hanya bisa menyampaikan kesalahan dari penyelenggara sementara dirinya tidak dikoreksi," ujarnya.

Dia juga meminta kerjasama yang baik demi mensukseskan pelaksanaan Pilkada erentak berjalan dengan tertib, aman, damai dan kondusif.