Breaking News:

Advetorial

Lakukan Kunker, Komisi III DPRD Kabupaten Tanjab Timur Fokus Pada Program JKN

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saidina Hamzah beserta Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Istimewa
Lakukan Kunker, Komisi III DPRD Kabupaten Tanjab Timur Fokus Pada Program JKN 

TRIBUNJAMBI.COM, TANJABTIM – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saidina Hamzah beserta Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Firmansah Ayusda melakukan kunjungan kerja ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Selasa (25/08).

Dalam sambutannya pria yang kerap disapa Said ini menyampaikan tujuan ia beserta rombongan kekantor BPJS Kesehatan adalah untuk melakukan koordinasi dan komunikasi terkait perkembangan Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ia mengemukakan di Komisi III kerap diberikan pertanyaan masyarakat perihal pelayanan program JKN- KIS di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk itu alangkah lebih baik kalau ia beserta rekan rekan mengunjungi langsung Kantor BPJS Kesehatan untuk melakukan koordinasi.

Ada Chika dan Vika Maksimalkan Pelayanan BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi

Petaka Ciuman Palsu, Suami Dorong Istri ke Jurang hingga Nyaris Tewas, Keajaiban Ini pun Terjadi!

Bacaan Niat Sholat Tahajud, Tata Cara Sholat Sepertiga Malam, Hadits Nabi SAW, Keutamaan Luar Biasa

“Sebelumnya kami berterima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah menerima kedatangan kami hari ini, yang menjadi fokus kami hari ini adalah banyaknya pertanyaan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan ini. Bagaimana perkembangan program JKN ini di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena yang kami ketahui capaian kepesertaan JKN di Wilayah Tanjab Timur ini paling kecil diantara wilayah lainnya di Provinsi Jambi, mohon dibantu penjelasannya oleh Kepala BPJS Kesehatan Jambi,” sebut Said.

Rizki Lestari selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi membenarkan pernyataan bahwasanya Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan wilayah dengan cakupan peserta program JKN-KIS perlu dioptimalkan. Sampai dengan Juli 2020, tercatat 144.791 jiwa jumlah peserta program JKN-KIS di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari total 227.941 jumlah penduduk atau sebesar 63,52%.

“Persentase kepesertaan program JKN-KIS di wilayah Kabupaten Tanjab Timur memang dibawah rata rata kabupaten lainnya, untuk itu dukungan dari Bapak dan Ibu anggota dewan sangat penting untuk mendorong jumlah kepesertaan masyarakat kedalam program JKN-KIS,” ujar Rizki.

Dalam momen pertemuan ini Rizki turut menambahkan, berdasarkan peraturan presiden nomor 64 Tahun 2020 terdapat penyesuaian nominal iuran peserta mandiri kelas III dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PD Pemda) dimana pasrtisipasi pemerintah daerah terhadap pembiayaan iuran semakin besar.

Fachrori: Pengembangan Bandara Depati Parbo Mulai Dikerjakan

Kumpulan sholawat Nabi Muhammad SAW Beserta Artinya, Ibrahimiyah, Nariyah, Munjiyat, Nuril Anwar

Keutamaan Sholat Sunat Rawatib, Tata Cara Rawatib, Niat Qobliyah dan Badiyah, Hadits Nabi SAW

Sebelumnya Pemerintah Daerah hanya menanggung pembiayaan iuran peserta dari PD Pemda, kini Pemda turut menanggung subsidi pembiayaan peserta mandiri kelas III. Untuk itu, peran DPRD selaku pemberi persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah sangat dibutuhkan untuk menyetujui tambahan APBD untuk pembiayaan pelaksanaan program JKN-KIS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

“BPJS Kesehatan telah mengajukan perhitungan pembayaran kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda, yang akan dibebankan kepada APBD di tahun 2020 dan 2021 dimana didalamnya turut terlampir perhitungan anggaran pembiayaan peserta mandiri kelas III yang dibebankan kepada Pemda berdasarkan PMK 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 untuk itu kami meminta tolong kepada Bapak dan Ibu anggota dewan untuk dapat mengawal dan menyetujui R-APBD tersebut,” ujar Rizki sembari tersenyum

Firmansah, Selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjab Timur mengaku bahwa telah membaca Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tersebut namun belum mengetahui secara pasti berapa nominal anggaran yang akan diajukan oleh Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Program JKN tersebut.

Namun ia mengakui bahwa program JKN ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk itu apabila anggaran yang diajukan memang sudah sesuai ketentuan, ia dan rekan-rekannya akan menyetujui R-APBD yang diajukan.

Ramalan Zodiak Besok Senin, Kesuksesan Akan Diraih Saat Aries Terlibat Dengan Media

Pelaku Pembacokan Baharudin di Merangin Disebut Gangguan Jiwa, Warga Ungkap Kebiasaannya Bila Kumat

Simpan Hasil Curian Di Celana Dalam, Warga Minta Sipencuri Keluarkan Sendiri Barang Buktinya

“Pada prinsipnya kami akan menyetujui R-APBD yang diajukan oleh Pemda, karena program JKN ini adalah salah satu program unggulan yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat namun semua tetap bergantung kepada kemampuan daerah,” tuturnya.

Ia pun menyampaikan harapannya bahwa seiring dengan penyesuian iuran dan lancarnya pembayaran klaim Fasilitas Kesehatan, hendaknya diiringi oleh peningkatan pelayanan pada rumah sakit. Khusunya Rumah Sakit Daerah Nurdin Hamzah yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Tanjab Timur, sehingga masyarakatnya tidak perlu mengakses pelayanan kesehatan sampai ke Kota Jambi lagi dengan alasan RSUD tidak memiliki fasilitas yang memadai. (adv)

IKUTI KAMI DI INSTAGRAM:

Editor: Andreas Eko Prasetyo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved