Breaking News:

BPTD Wilayah V Jambi Tindak Kendaraan Odol, Tiga Kendaraan Dikandangkan

Angka kendaraan angkutan barang over dimensi dan over loading (Odol) yang beroperasi di Provinsi Jambi masih terbilang tinggi.

Penulis: Zulkipli | Editor: Teguh Suprayitno
ist
BPTD Wilayah V Jambi bersama Kasubdit Dal Ops Kementrian Perhubungan dan Kepolisian menggelar razia dan penindakan kendaraan Odol di ruas Jalan Lintas Timur Jambi Merlung tepatnya di Jembatan Timbang Merlung. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Angka kendaraan angkutan barang over dimensi dan over loading (Odol) yang beroperasi di Provinsi Jambi masih terbilang tinggi.

Mengatasi itu Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan Wilayah V Jambi akan menindak tegas kendaraan Odol hingga ke ranah hukum, terutama yang melintas di jalan-jalan nasional.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak kerusakan jalan dan risiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang disebabkan kendaraan Odol tersebut.

Baru-baru ini, pihak BPTD Wilayah V Jambi bersama Kasubdit Dal Ops Kementrian Perhubungan dan Kepolisian menggelar razia dan penindakan kendaraan Odol di ruas Jalan Lintas Timur Jambi Merlung tepatnya di Jembatan Timbang Merlung. Sejumlah kendaraan ditilang dan sedikitnya tiga kendaraan Odol terjaring dalam aksi tersebut dikandangkan.

Berebut Suara di Kota Jambi, Al Haris, Fachrori dan Cek Endra Adu Program di Pilkada Jambi

Tokoh Partai di Bungo Bermanuver Jelang Pilkada Jambi, Al Hafis Hengkang dari PAN

Ketiga tersebut diketahui mengisi muatan dengan melebihi 70, 80 bahkan 100 persen dari tonase yang sesuai dengan kendaraan tersebut.

"Kendaraan itu kita kandangkan dulu, dengan ketentuan kendaraan tersebut tidak bisa kita lepaskan tanpa ada transfer sebagian muatannya ke kendaraan lain, hingga sesuai dengan tonasenya," kata Kepala BPTD Wilayah V Jambi, Bahar, St, Mt, Kamis (17/9/2020).

Lanjut Bahar, kegiatan penindakan ini akan terus dilakukan untuk mengatasi kendaraan Odol. Bahkan ke depan kata Bahar, penindakan akan dilakukan secara hukum atau P21 seperti yang telah dilakukan di beberapa daerah seperti di Riau dan Semarang.

"Kita akan mengarah ke sana nanti, untuk tahap sekarang kita sosialisasikan dulu hingga tanggal 30 September. Itu sudah kita sampaikan ke masing-masing Satpol dan memasang sepanduk untuk memberikan kepada pengguna jalan atau operator jasa transportasi bahwa Setelah tanggal 30 nanti kendaraan Odol akan ditindak secara hukum susuai yang ada dalam peraturan menteri," jelasnya.

Sanksi hukum yang dimaksud bisa berupa kurungan penjara selama 6 bulan atau denda minimal Rp12 juta rupiah.

Disamping itu, kata Bahar, keberadaan jembatan timbang sangat diharapkan untuk mendukung terciptanya penegakan Odol tersebut.

"Jadi kami dari BPTD Wilayah V memberikan imbauan atau suport kepada masing-masing UPPKB (Pengelola jembatan timbang) yang ada di Provinsi Jambi untuk melaksanakan giat tersebut, baik itu transfer muatan maupun penindakan ke P21 nanti," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved