Breaking News:

Dinilai Terlalu Rendah, Warga Tolak Ganti Rugi Pembebasan Lahan Jalan Menuju Pelabuhan Ujung Jabung

Pemilik lahan khususnya di Desa Simpang Datuk dan Simpang Jelita, Kecamatan Nipah Panjang Tanjabtim, warga menolak ganti rugi yang dinilai terlalu ren

Tribunjambi/Zulkifli)
Pelabuhan Ujung Jabung. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Upaya pembebasan lahan jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung kembali menemui kendala.

Pemilik lahan khususnya di Desa Simpang Datuk dan Simpang Jelita, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjabtim, warga tolak ganti rugi yang dinilai terlalu rendah dan tidak sesuai dengan harga pasar.

Hal itu dibenarkan oleh Camat Nipah Panjang Helmi saat dihubungi tribunjambi.com, Selasa (15/9/2020).

BLT Karyawan Swasta Tahap 3 Rp 600 Ribu Belum Juga Cair?Begini Penjelasan Menaker Ida Fauziyah

Menghindari Ancaman Banjir Saat Musim Hujan, BPBD Muaro Jambi Siapkan Personel dan Sarpras

INI Penampakan Pakaian Terakhir Jenderal Korban Kekejaman Tragedi G30S PKI, Tersimpan di Museum Ini

"Informasi di lapangan memang hasil yang dikeluarkan dari tim KJPP, ada komplain dari beberapa masyarakat, karena melihat kondisi tanah yang dihargai itu sesuai harga yang mereka inginkan harga pasar, tidak sesuai dengan harga yang dikeluarkan tim KJPP," kata Helmi.

Ditambahkan Helmi, memang ada perbedaan harga antara tanah perkebunan dengan tanah perumahan.

Sebelumnya, status awal tanah warga tersebut adalah tanah perkebunan.

Namun saat ini rata-rata telah berubah menjadi tanah rumah perumahan. Ketika dikasir oleh tim KJPP masih mangacu tanah perkebunan.

"Ketika mereka diganti rugi, untuk pindah ataupun bergeser membeli dan membangun di lokasi baru itu tidak sesuai dengan harga tersebut. Itu intinya," jelas Helmi.

Diungkapkan Helmi, ada beberapa warga yang melakukan sanggahan atas nilai yang ditetapkan.

Sementara itu Pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi melalui Kepala Bidang Bina Marga Tetap Sinulingga saat dikonfirmasi tribunjambi.com mengatakan itu bukan urusanya Dinas PUPR.

"Kan gini, PU hanya mendata, masalah harga kita hanya menghayer dari konsultan publik. Yang menetapkan harga mereka. Mereka mungkin melihat aturan ada peraturan bupati peraturan gubernur, umpamanya harga pohon sebagainya. dasarnya itulah mereka menetapkan harga. Kami tidak bisa menginterfensi supaya harganya sekian," kata Tetap.

Konsultan KJPP penilai tersebut kata Tetap independen di bawah Kementrian Keuangan.
"Jadi mereka yang menilai. Kita hanya membayar. Sebab kita mengeluarkan uang harus ada dasar untuk membayar, jika ditanta BPK," ungkap Tetap.

Namun, menurutnya informasi terakhir ada sosialisasi untuk mencari solusi. "Kan pemiliknya banyak, kalau ramai itu pastilah ada penolakan," pungkasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved