Akui Pemerintah Gamang Tangani Pandemi Covid-19, Mahfud MD: Kebijakan Berulang Kali Berubah

Dalam menangani pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah terkait pandemi berulangkali berubah.

Editor: Rahimin
Tribunnews.com/Gita Irawan
Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD 

TRIBUNJAMBI.COM - Dalam menangani pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah terkait pandemi berulangkali berubah.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik , Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Mahfud mengakui pemerintah gamang dalam menangani pandemi Covid-19.

Kebijakan pemerintah terkait pandemi berulang kali berubah, kata Mahfud, karena perkembangan wabah juga terus berubah. "Memang tampak gamang," kata Mahfud saat menghadiri rilis survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) tentang kondisi demokrasi Indonesia di masa Covid-19 secara virtual, Minggu (23/8/2020).

Penerbangan Batik Air dari Jakarta ke Pontianak Ditutup, Gegara 6 Penumpang Pesawat Positif Covid-19

Pembakar Bendera Merah Putih di Lampung Meninggal, Dinyatakan ODGJ, Polisi Pastikan Karena Sakit

Wanita Usia 65 Tahun Melahirkan 8 Bayi Dalam 14 Bulan, Bukan Kembar, Fakta Mengejutkan Terungkap

"Watak Covid-19 itu memang setiap hari berubah beritanya. Sehingga kalau pemerintah tampak selalu berubah-ubah, apa enggak pakai data? Pakai, pakai data," tuturnya.

Mahfud mengatakan, kebijakan pemerintah terkait wabah virus corona seringkali berubah justru karena pembuatannya dilakukan berdasar data.

Sejumlah pekerja perkantoran di Jakarta menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan kantor,, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020), ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona.
Sejumlah pekerja perkantoran di Jakarta menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan kantor,, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020), ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona. ((KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG))

Misalnya, saat hendak menerapkan new normal, pemerintah mempertimbangkan empat data terkait Covid-19.

Data yang digunakan adalah milik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Selain itu, lanjut Mahfud, pemerintah tampak gamang karena sikap masyarakat terhadap pandemi Covid-19 juga berbeda-beda.

Berteman Akrab Sejak SD, HT Tega Menghabisi Suranto Sekeluarga Demi Kuasai Harta Korban

TNI Himbau Warga yang Mengunggsi Jangan Balik Dulu, Teror KKB Belum Berakhir

UPDATE Kondisi Pemimpin Oposisi Rusia Diduga Diracun, Diterbangkan ke Jerman

Dalam menyikapi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) misalnya, ada yang menilai hal itu penting, ada pula yang sebaliknya.

Di awal masa pandemi, ada dokter yang mengatakan bahwa Covid-19 penyakit biasa, ada pula yang mengatakan berbahaya.

Petugas pemakaman membawa peti jenazah pasien suspect virus corona atau Covid-19 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2020). Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dua tempat pemakaman umum (TPU) untuk memakamkan pasien terjangkit virus corona (Covid-19) yang meninggal dunia, yakni di TPU Tegal Alur di Jakarta Barat dan TPU Pondok Ranggon di Jakarta Timur. Jenazah yang dapat dimakamkan di sana, yakni yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan berstatus positif terjangkit virus corona.
Petugas pemakaman membawa peti jenazah pasien suspect virus corona atau Covid-19 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2020). Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dua tempat pemakaman umum (TPU) untuk memakamkan pasien terjangkit virus corona (Covid-19) yang meninggal dunia, yakni di TPU Tegal Alur di Jakarta Barat dan TPU Pondok Ranggon di Jakarta Timur. Jenazah yang dapat dimakamkan di sana, yakni yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan berstatus positif terjangkit virus corona. (KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

"Jadi kalau tampak gamang pemerintahnya itu ya wajar saja. Tapi keputusannya tetap berdasar data," ujar Mahfud.

Mahfud pun mengklaim bahwa pemerintah tak pernah asal-asalan dalam menangani pandemi Covid-19. Di awal masa pandemi, rapat kabinet digelar sangat intensif setiap hari, bahkan dua hingga tiga kali dalam sehari.

Miliuner Elon Musk Ternyata Sangat Bergantung dengan Indonesia, Bahan Penting Tesla Didatangkan

Polri Saat Ini Memanggil Sejumlah Pegawai Kejaksaan Guna Peyelidikan Terbakarnya Gedung Kejagung

Wanita Usia 65 Tahun Melahirkan 8 Bayi Dalam 14 Bulan, Bukan Kembar, Fakta Mengejutkan Terungkap

Oleh karenanya, menurut Mahfud, wajar jika survei terbaru SMRC menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 masih tinggi.

"Pada umumnya masyarakat yang waras itu memberi kepercayaan ya memang itu yang dilakukan," ujar Mahfud.

"Karena di masyarakat itu kan memang ada yang selalu dilakukan oleh pemerintah itu salah itu ada kelompok masyarakat yang seperti itu, begini salah begitu salah. Sehingga pemerintah itu dihadapkan pada situasi yang dilematis," tutur dia.

Petugas kesehatan memeriksa alat kesehatan di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran itu siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien.
Petugas kesehatan memeriksa alat kesehatan di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran itu siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/aww.)

Dunia Diberitakan, survei lembaga penelitian Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menemukan bahwa mayoritas masyarakat percaya Presiden Joko Widodo mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Pendiri SMRC, Saiful Mujani, saat merilis survei tentang kondisi demokrasi Indonesia di masa Covid-19, Minggu (23/8/2020).

"Sebanyak 73 persen yang percaya bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden bisa memimpin keluar dari krisis ekonomi akibat dari Covid tersebut," kata Saiful.

Pemkab Bungo Klaim Sudah Cairkan 80 Persen Dana NPHD, Supriyadi Sebut Sisanya Awal September

Begini Kronologis Ditemukannya Warga yang Hanyut Di sungai Grogolyudan, Suara Sang Ibu Sampai Habis

Intel Kopassus Menyamar Menjadi tukang Durian Selama Setahun, Banyak Cerita Saat Lakukan Penyamaran

Sementara itu, responden yang kurang percaya terhadap kemampuan Presiden untuk membawa negara keluar dari krisis sebesar 21 persen.

Sedangkan responden yang sama sekali tak percaya sebanyak 2 persen. Sisanya, sebanyak 4 persen responden tidak menjawab.

Angka kepercayaan tersebut sejalan dengan angka kepuasan responden terhadap kerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19.

Sebanyak 65 persen responden demgan kinerja pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Jokowi. Lalu, 28,6 persen responden mengaku kurang puas, dan 4,6 persen responden tidak puas sama sekali. Sisanya, 2,1 persen responden memilih tak menjawab.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahfud MD Akui Pemerintah Tampak Gamang Tangani Pandemi Covid-19",

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved