PSI Dapat Tawaran Rp 1 Miliar untuk Skenario Lawan Gibran di Pilkada, Refly Harun: Nggak Paham Ini!

TRIBUNJAMBI.COM - Kabar adanya tawaran untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk melawan Gibran Rakabuming di Pilkada Solo 2020 mendadak jadi sorotan publik.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai PSI tak memahami maksud tawaran Rp 1 miliar pada Pilkada Solo 2020 tersebut.

Awalnya diketahui PSI mendukung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa dalam Pilkada Solo 2020.

Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo mengaku diajak berkoalisi dengan sejumlah partai politik untuk mendukung penantang Gibran-Teguh.

• Baru Setahun Nikahi Janda Kaya, Fadel Islami Berani Bandingkan Makanan Muzdalifah dengan Wanita Ini

• Malangnya Nasib Vanessa Angel Susui Bayinya Saat Ditetapkan Sebagai Tahanan Kota: Nggak Ada Jagain

• Pesan Anang Hermansyah untuk Krisdyanti Lewat Aurel dan Atta Halilintar, Bahas Soal Pernikahan

• Hari Ini Terakhir! Cara Memilih Lokasi Tes SKB CPNS, Mulai dengan Login di sscasn.bkn.go.id

Pakar Refly Harun lalu membacakan kutipan berita dari Kompas.com pada Kamis (6/8/2020) terkait hal tersebut.

"Meski tidak menyebut parpol mana saja yang mengajak berkoalisi untuk melawan putra presiden tersebut, namun dirinya mengaku tidak menyangka dengan adanya tawaran itu," Refly Harun membacakan.

"Pasalnya, dalam ajakan itu ia juga mendapat tawaran uang hingga mencapai Rp 1 miliar jika bersedia bergabung."

Refly menilai Yogo tidak dapat memutuskan hal itu sendiri tanpa pertimbangan DPP partai.

"'Ada nominal yang ditawarkan. Dan ini menurut kami tanda petik tersanjung sebagai pendatang baru di dunia politik.

Pencapaian kami ternyata ada harganya. Nilainya fantastis, di luar dugaan mendekati Rp 1 miliar,' ungkap Yogo."

Reaksi Yogo ketika mendapat tawaran itu tersanjung karena merasa diperhitungkan dalam kancah politik.

Namun Refly Harun menilai Yogo justru tidak paham dengan maksud tawaran uang bernilai fantastis tersebut.

"Ini enggak paham ini," ungkap Refly.

Menurut dia, tawaran itu dapat dikategorikan sebagai candidacy buying, yakni memberi imbalan dalam proses pencalonan yang dapat disebut suap.