Anies Baswedan Ucap Syukur, DKI Jakarta Kembali Raih Provinsi Paling Demokratis Untuk ke-11 Kalinya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, untuk ke-11 kalinya Jakarta dinilai sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia.

Editor: Nani Rachmaini
Tangkapan layar YouTube
Gubernur Anies Baswedan bersama Forkopimda, Sabtu (28/2/2020). 

Saat itu nilainya 95,59 poin, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 91,01 poin.

“Tetapi itu masih masuk sebagai kategori baik,” ujarnya.

Sekalipun capaian indeks demokrasi DKI di tahun ini cukup tinggi, kata dia, tapi masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah.

Satu ASN di Sarolangun Positif Narkoba, Kepala BKPSDM: Bakal Direhab Sebelum Diberhentikan

Menurutnya, nilai IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja, tapi dari aspek lainnya.

Di antaranya peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum.

“Oleh karena itu, capaian IDI merupakan hasil usaha kita semua di Jakarta,” ucapnya.

Ibu Ini Nekat Curi Sertifikat Milik Adik, Karena Tak Ada Uang Bayar Hutang Ke Rentenir

BPS DKI Jakarta menjelaskan soal turunnya aspek kebebasan sipil dalam pendataan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019.

Pada 2019, terjadi penurunan 4,08 poin terhadap aspek kebebasan sipil di Jakarta pada tahun sebelumnya atau 2018 lalu.

“Aspek Kebebasan Sipil di tahun 2019 ini justru menurun sebanyak 4,08 poin sekalipun masih dalam kategori baik (91,01 di tahun 2019),” kata Buyung berdasarkan keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

Teryata Mayat Pria yang Ditemukan Warga Dengan banyak Luka Tenbak Adalah Perampok

Buyung menjelaskan, penurunan capaian ini tidak terlepas dari ‘panas’nya suasana kontestasi pada pelaksanaan Pemilu 2019, yang berujung pada kekerasan terhadap jurnalis dalam peliputan berita.

Suasana panas ini bukan hanya terjadi sebelum pemilu, namun juga setelah pemilu berupa gelombang dua demonstrasi besar.

“Dua demontrasi besar itu, terkait penolakan hasil pemilu di Bawaslu pada Mei 2019 dan demo terkait penolakan revisi UU KPK dan RUU KUHP di Gedung MPR pada September 2019,” jelas Buyung.

Ibu Ini Nekat Curi Sertifikat Milik Adik, Karena Tak Ada Uang Bayar Hutang Ke Rentenir

Meski mengalami penurunan, untuk dua aspek lain seperti hak-hak politik dan lembaga demokrasi justru naik.

Nilai hak-hak politik pada 2018 lalu tembus 75,43 poin, kemudian pada 2019 naik menjadi 83,86 poin.

Sedangkan aspek lembaga demokratis naik dari 87,82 poin pada 2018, menjadi 91,89 poin pada 2019.

Diduga Konsleting Listrik, Satu Toko dan Rumah di Simpang Lima Tebo Hangus Terbakar

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved