Breaking News:

Pengadilan Tolak Permohonan PK Yang Diajukan DJoko Tjandra Berkas Tidak Diajukan ke MA

Buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kasus yang membelitnya.

Editor: Rahimin
Kompas/DANU KUSWORO   Terdakwa dalam kasus Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra, berbicara dengan penasihat hukumnya (tak terlihat) saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antazari Ashar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (31/7/2008)
Kompas/DANU KUSWORO   Terdakwa dalam kasus Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra, berbicara dengan penasihat hukumnya (tak terlihat) saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antazari Ashar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (31/7/2008). Joko kini DPO dan diduga berada d Papua Nugini.  

TRIBUNJAMBI.COM - Buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kasus yang membelitnya.

Ia mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Setelah beberapa kali sidang, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan, tidak menerima permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra itu.

Hal tersebut tertuang dalam surat penetapan dengan nomor 12/Pid/PK/2020?PN.Jkt.Sel tertanggal 28 Juli 2020.

Menteri Nadiem Makarim Sudah Minta Maaf, NU Tetap Enggan Diajak Bergabung ke POP

Jaksa Ini Langgar Disiplin, 9 Kali Pergi ke Luar Negeri Tanpa Izin dan Berfoto Bersama Djoko Tjandra

Wanita Asal Sengeti Jambi Disebut Jadi Pelakor Perwira Polisi, Aurellia Renatha sempat Ditampar Ayah

“Amarnya menyatakan permohonan peninjauan kembali dari pemohon atau terpidana Joko Soegiarto Tjandra tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung,” kata Humas PN Jaksel Suharno ketika dihubungi, Rabu (29/7/2020).

Suharno mengatakan permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Edaran yang dimaksud yaitu, SEMA Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana juncto SEMA Nomor 7 Tahun 2014.

Foto Djoko Tjandra di KTP elektonik.
Foto Djoko Tjandra di KTP elektonik. (ISTIMEWA)

“Tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2012 juncto SEMA Nomor 7 Tahun 2014,” tutur dia.

Jika menilik SEMA Nomor 1 Tahun 2012, MA menegaskan bahwa permintaan PK hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya.

Dalam SEMA juga tertulis bahwa permintaan PK yang diajukan oleh kuasa hukum tanpa dihadiri terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke MA.

Ramalan Zodiak Kamis 30 Juli 2020, Scorpio Proyek Kejutan Pisces dan Bisnis Profesional, Sukses Deh

Hasil Liga Italia Tadi Malam AC Milan vs Sampdoria, Pesta Gol 4-1 di Stadion San Siro

Bermaksud Larang Siswa Lakukan Seks Bebas, Sekolah Ini Justru Panen Hujatan dan Kecaman, Kok Bisa?

Diketahui, PN Jaksel telah menggelar sidang permohonan PK yang diajukan Djoko Tjandra sebanyak empat kali, yaitu 29 Juni 2020, 6 Juli 2020, 20 Juli 2020, dan Senin (27/7/2020).

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved