Pembangunan Kebun Raya Merangin Terganjal Sertifikat Lahan, Wabup Janji akan Urus Kekurangannya

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Pembangunan Kebun Raya Merangin (KRM) terpaksa tertunda. Hal itu dikarenakan lahan tersebut belum memiliki oleh pemerintah daerah.

Kepemilikan sertifikat lahan itu merupakan syarat mutlak, menjadi pedoman penyusunan rencana induk (Master Plan) KRM. Pembangunan KRM merupakan realisasi kerjasama Pemkab Merangin dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Wakil Bupati Merangin Mashuri membenarkan jika untuk saat ini pembangunan belum bisa dilakukan, hal itu dikarenakan lahan seluas 71 hektare itu belum memiliki sertifikat.

• Dulu Imut-imut, Ingat Mantan Artis Cilik Amel Carla? Kini Tumbuh Jadi Remaja Cantik dan Menawan

• Ini Sosok Sebenarnya Mayor Haristanto, Pemegang Tampuk Dua Presiden

• Truk Bermuatan Sampah Kecelakaan di Kecamatan Betara, Arus Lalu Lintas Macet Hingga Satu Jam Lebih

"Kita juga baru tahu kalau Arboretum itu belum mempunyai sertifikat. Tapi tadi sudah langsung diurus, September 2020 nanti kepemilikan sertifikat itu akan diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Merangin," ungkap Mashuri, Selasa (21/7/2020).

Dikatakan Mashuri, meski belum memiliki sertifikat, namun rencana tersebut tetap akan segera dibangun. Persyaratan yang kurang tersebut akan segera dilengkapi.

Jika nantinya jadi, beberapa pohon khas Merangin disana tetap dipertahankan, seperti Sungkai, sebagai kearifan lokal. KRM ini merupakan pengembangan Kebun Raya Bogor dibawah naungan LIPI.

"Nanti dampak pembangunan KRM ini, tidak hanya sekedar sebagai objek wisata, tetapi terpenting sebagai pusat penelitian dan pendidikan. KRM ini satu-satunya di Provinsi Jambi," imbuhnya.