Kemitraan Kehutanan sebagai Resolusi Konflik di Kawasan Hutan Jambi

“Skema kemitraan kehutanan yang dijalankan PT LAJ dan PT Wanamukti adalah tanaman karet yang dipadukan dengan pertanian terpadu tanaman pangan dan perikanan. Perusahaan melakukan serangkaian pelatihan peningkatan produktivitas budidaya karet, hingga pembelian hasil karet masyarakat dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran di tingkat tengkulak. Sedangkan untuk hasil pertanian dan perikanan berupa hasilnya bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan pangan para petani mitra dan kelebihan panennya ditampung oleh koperasi karyawan sehingga juga menjadi pendapatan tambahan para petani ”, ungkap Arifadi.

Lebih lanjut dia mengatakan dalam situasi Pandemi Covid-19, kegiatan pertanian terpadu berhasil meningkatkan resiliensi masyarakat.

Selain itu KTH mitra yang adadi PT LAJ dan PT WW juga diajak untuk memiliki kesadaran akan fungsi ekologi hutan dan menerapkan pengelolaan lahan tanpa bakar serta dikembangkan menjadi Kelompok Masyarakat PeduliApi (KMPA) untuk bersama sama pemerintah dan perusahaan menanggulangi karhutla.

Sementara Robert Aritonang dalam paparannya mengulas tentang kondisi Orang Rimba di Jambi sebagai kelompok rentan dan marjinal.

Dia menceritakan bahwa karena perubahan kondisi tutupan hutan di kawasan sebagian kelompok Orang Rimba yang tinggal di area kerja perusahaan baik HTI maupun perkebunan sawit.

Telah terjadi banyak kasus tentang dan berpendapat skema kemitraan kehutanan berpeluang untuk dijadikan alternatif bagi perusahaan untuk memberikan ruang penghidupan bagi Orang Rimba.

Namun demikian Robert Aritonang mencatat ada contoh baik yang dilakukan perusahaan HTI yaitu PT Wana Perintis yang telah mengalokasikan tanaman karet seluas 114 Ha bagi kelompok orang Rimba dengan skema kemitraan dan PT LAJ yang telah mengalokasikan area seluas kurang lebih 9000 ha untuk Wildlife Conservation Area dan ruang kehidupan tiga kelompok Orang Rimba.

Dalam tanggapannya Bambang Irawan, mengapresiasi atas upaya kemitraan kehutanan yang sudah dirintis oleh perusahaan sebagai upaya resolusi konflik dan juga mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Sedangkan Rudiansyah menekankan pentingnya prinsip kesetaraan, keadilan dalam mengembangkan skema kemitraan kehutanan. Musri Nauli menekankan bahwa ada nilai nilai kearifan lokal yang perlu diaktualisasikan dalam kemitraan kehutanan sehingga lebih memiliki legitimasi secara sosial dan budaya.

Feri Irawan menekankan bahwa kunci kemitraan adalah bagaimana perusahaan dengan masyarakat saling menguntungkan dengan kerjasama pengelolaan sumber daya hutan.

Daru Ardianto dalam catatan penutupnya menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kehutanan Jambi dan para pemangku kepentingan sektor kehutanan di Jambi. Menurutnya Jambi merupakan suatu provinsi yang aktif melakukan dialog dalam berbagai upaya resolusi konflik di sektor kehutanan dan dia sendiri banyak belajar dari dinamika yang terjadi di Jambi. (*)