Dewan Minta Anggaran Dinas PUPR Dikurangi, Ini Tanggapan Pemprov Jambi

TRIBUNJANBI.COM, JAMBI - Gubernur Jambi Fachrori Umar menyambut baik usulan DPRD Provinsi Jambi mengenai pengurangan terhadap anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal ini disampaikan Fachrori saat penyampaian tanggapan pemerintah atas pandangan Fraksi terhadap Ranperda LKPJ 2019 pada Selasa (14/7/2020) di gedung DPRD.

“Kami sangat berterimakasih atas saran ini, dan akan menjadi pedoman kami kedepan,” ujar Fachrori membacakan tanggapannya.

• Reaksi Kiki Farrel saat Dibilang Mesum Oleh Netizen Usai Komentari Foto Wika Salim di Instagram

• Di Kabupaten Sarolangun Sudah Terpantau 10 Titik Panas dari Maret hingga Juni

• Wajib Diingat! Ini Syarat Utama Hewan Kurban untuk Idul Adha 2020, Perhatikan Umur Hewan dan Kondisi

Saat diwawancara, Fachrori mengatakan kedepannya akan memikirkan kebijakan ini.

”Tentu kita akan pikirkan atau bertukar pikiran dan akan menilai lagi kebijakan tersebut (di OPD) karena (penilaian kinerja;red) ada warna hijau dan kuning dan merah,” ujar Fachrori.

Sementara ditambahkan Pj Sekda Sudirman bahwasanya, belum akan diputuskan final anggaran Dinas PUPR yang akan dikurangi.

“Ini Karena saat ini kita masih rapat membahas pagu angagran dulu, kalau ada kelebihan anggaran maka akan ada distribusi lagi, tapi kita belum masukkan (ketetapan pagunya), sekarang baru pagu garis besar saja masih di floting,” ujarnya.

Terpisah, anggota Fraksi PPP-Berkarya DPRD Provinsi Jambi Kamaludin Havis yang menyampaikan pandangan pengurangan anggaran Dinas PUPR ini sebelumnya menyambut baik tanggapan Gubernur ini.

“Kita akan respon jawaban Gubernur ini dan nanti akan kita bahas di banggar, sehingga anggaran PUPR dikurangi untuk dimasukkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi,” ujarnya saat diwawancarai di kantor DPRD Selasa (14/7/2020).

Havis mengaku pendapat ini disampaikan fraksinya karena pada tahun 2019 saja Dinas PUPR tak mampu menyelesaikan serapan anggarannya minimal 92 persen.

Untuk itu maka diminta pengurangan anggaran karena saat ini yang paling kurang adalah ruang kelas baru dan Unit Sekolah Baru (USB).

“Ini karena kita lihat proses penerimaan siswa SMP yang lulus 11 ribu lebih ternyata daya tampung hanya 5 ribu lebih, artinya masih banyak USB yang diperlukan khususnya ditumpukan di sekolah favorit di Kota Jambi,” katanya yang juga anggota Banggar DPRD ini.

Walaupun begitu Havis mengatakan untuk anggaran Dinas PUPR tahun 2021 yang prioritas tidak akan diganggu.

“Nanti akan dikaji bersama, namun bukan kita akan matikan program yang jadi kewajiban bersama PUPR tetapi kita akan evaluasi, dan stressing yang belum mendesak seperti perbaikan taman,” sampainya.

Sebelumnya pada pandangan DPRD pada (6/7) Havis selaku jubir Fraksi PPP Berkarya menyampaikan pada Dinas PUPR yang menjadi program wajibnya saja tidak maksimal, pada PUPR juga ada program swakelola yang dikelola sendiri oleh dinas PUPR juga anggaran swakelola mencapai puluhan miliar, perencanaann saja kurang lebih 25 miliar.

“Jadi yang terkait pembangunan sekolah, penambahan ruangan kelas agar diserahkan kepada dinas pendidikan,”katanya.

Seperti diketahui untuk anggaran Dinas PUPR pada tahun 2020 ini di APBD murni sebanyak Rp878 miliar.

Namun dipotong untuk Refocusing Covid-19 dan rasionalisasi sebanyak 56 persen senilai Rp477 miliar atau anggaran tersisa tinggal 44 persen atau sekitar Rp400 miliar.