Bantuan Covid-19 Kurang Transparan, Mahasiswa Sungai Gelam Unjuk Rasa di Kantor Bupati Muarojambi

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Puluhan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Sungai Gelam (IMSG) melakukan unjuk rasa meminta Pemerintah Kabupaten Muarojambi lebih transparan untuk penyaluran bantuan Covid-19, Rabu (8/7/2020) sore di depan kantor Bupati Muarojambi.

Dalam aksi tersebut puluhan mahasiswa IMSG menyampaikan beberapa poin tuntutan yakni terkait transparansi penyaluran bantuan Covid-19 dan tuntut Bupati Muarojambi menindaklanjuti tentang kedisiplinan ASN.

Poin pertama, mereka menilai penyaluran bantuan Covid-19 dari APBD sebanyak 17 ribu KK penerimaan bantuan untuk masyarakat Kabupaten Muarojambi daerah Sungai Gelam lebih sedikit yang menerima dibandingkan kecamatan lainnya.

• Istilah Jambi Satu dan Jambi Dua Mencuat di Sidang Auditorium UIN STS Jambi

• WHO Akui Punya Bukti Soal Virus Corona dapat Menular Melalui Udara, Perubahan Protokol Kesehatan?

• China Mencak-mencak Lihat Kapal Induk AS Mondar-mandir Perairan Pasifik, Sebut Ada Motif Tersembunyi

Muklisin Yusuf koordinator aksi menyampaikan daaerh Sungai Gelam merupakan populasi penduduk yang paling banyak di Kabupaten Muarojambi kenapa masyarakatnya sangat sedikit yang menerima bantuan tersebut.

Untuk bantuan Covid-19 dari APBD Kabupaten Muarojambi di Kecamatan Sungai Gelam sebanyak 637 KK penerimaan, sedangkan populasi penduduknya lebih banyak, ia juga mengatakan soal terkena dampak, semua masyarakat mengalami dampak dari Covid-19 tersebut.

"Tujuan aksi kita hari ini ingin mempertanyakan bagaimana mekanisme penyaluran bantuan tersebut, dan transparansinya, dengan jumlah data penerimaan tersebut,tentu kita di daerah Sungai Gelam merasa dibedakan serta dianaktirikan," katanya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muarojambi Rossa Chandra Budi dalam penyampaian nya terkait transparansi penggunaan dana Covid-19 dari APBD Kabupaten Muarojambi sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

Terkait jumlah penerimaan bantuan Covid-19 di Kecamatan Sungai Gelam berdasarkan data yang mereka usulkan, dari data tersebut bukan dari kita pihak dinsos dan pemerintah Kabupaten Muarojambi yang menentukan jumlahnya.

"Melainkan sesuai dengan data yang mereka usulan,melalui musyawarah desa yang disampaikan kecamatan kepada dinas sosial.Kita pihak dinsos dan pihak pemerintah kabupaten tidak pernah membuat dan memutuskan sendiri terhadap data penerimaan tersebut, semua nya berangkat dari desa dan kecamatan," ujarnya.

Untuk jumlah penerimaan yang sudah disalurkan berdasarkan data yang diusulkan camat masing-masing,karena data yang telah disalurkan berdasarkan data yang diusulkan.

Maunya kawan-kawan mahasiswa ingin penggunanaan dan penyaluran bantuan tersebut lebih transparan, kita juga bersepakat akan menyanggupi hal tersebut," tutur Rossa Chandra Budi.