Breaking News:

NPHD Pilkada Bungo Tidak Bisa Dicairkan Sepenuhnya, Ini Kata Kepala BPKAD

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bungo, Supriyadi mengklaim ada kebutuhan lain yang tidak kalah prioritas dengan danah hibah

Tribunjambi/darwin
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bungo, Supriyadi 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABUNGO - Pemerintah Kabupaten Bungo tidak bisa memastikan sisa dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Bungo.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bungo, Supriyadi mengklaim ada kebutuhan lain yang tidak kalah prioritas dengan danah hibah tersebut.

Pemerintah kabupaten bungo tampaknya tidak bisa memenuhi Permendagri nomor 41 tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Umum yang Bersumber dari APBD.

Sosok Tisna Dihilangkan Dalam Sinetron Tuakng Ojek Pengkolan, Ini Alasan Sutradara & Nasib Motornya

Sempat Vakum Akibat Persoalan Dokumen, SPDN Kuala Jambi Kini Kembali Beroperasi

Kurir 44 Ribu Benih Lobster dari Lampung Jalani Sidang Dakwaan di PN Jambi

Sebab menurut Supriyadi, Pemkab Bungo mempunyai tanggung jawab yang tidak kalah penting di bandingkan NPHD Pilkada.

"NPHD akan kami transfer ke penerima hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," ujarnya, Selasa (7/7/2020).

Dijelaskannya, pemerintah harus membayarkan gaji pegawai dan pembelanjaan rutin lainnya. Sehingga jika dana di drop ke Pilkada semua, tentu yang lain akan terganggu.

Selain itu juga Supriyadi mengatakan pemerintah pusat saat ini mentransfer dana ke daerah secara bertahap.

Alasan Kepala BPKAD itu berdasarkan Pasal 16 yang berbunyi Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sehingga Supriyadi menegaskan pencarian dana tersebut harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Pada tahap pertama, Pemkab Bungo sudah membayarkan 40 persen dari total NPHD Rp 42,27 miliar. Batas waktu menurut aturan permendagri 41 sisanya 60 persen akan di bayarkan tanggal 9 juli atau atau bulan sebelum hari permilihan pilkada 2020.

Halaman
12
Penulis: Darwin Sijabat
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved