Mendagri Dikaitkan dengan Ucapan Jokowi Soal Reshuffle, Tito Karnavian: Itu Hak Prerogatif Presiden

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ungkapan akan melakukan reshuffle saat marah-marah dalam rapat paripurna kabinet.

Sontak sejumlah nama menteri langsung mendapat penilaian publik, apakah satu diantara yang wajib diganti.

Satu diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku tidak nyaman dirinya dihubung-hubungkan dengan isu reshuffle kabinet.

• Adu Kuat di Perbatasan, China Bangun Bunker, India Borong Bom Penghancur Bungker dari Israel

• Daftar Harga Emas Hari Ini, Rabu 1 Juli 2020, Simak Harga Beli dan Harga Jual Logam Mulia

• Ingat Mantan Istri Aming? Rajin Perawatan, Evelin Nada Anjani Jadi Sorotan, Kini Berambut Panjang

Pernyataan itu dilontarkan Tito karena isu reshuffle kabinet belakangan ramai diperbincangkan, setelah Presiden Jokowi menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja para menteri dalam penanganan pandemi Covid-19.

Di sela-sela rapat tingkat I dengan Komisi II DPR RI, Selasa (30/6/2020), Tito sempat menyinggung soal isu reshuffle kabinet karena mendengar ada yang mengatakan bahwa dirinya lebih mengutamakan rapat di DPR ketimbang rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi.

"Ini saya sudah meminta izin," ujar Tito.

• Ingin Bepergian Jauh Naik Kereta Api? Ini 6 Aturan yang Wajib Dipatuhi

• Eza Yayang Bagikan Kabar Baik Untuk Sinetron TOP, Sutradara Ungkap Nasib Gober, Resmi Stop Tayang?

• Sempat Ditolak Warga, Pemakaman Warga Desa Bukit Tigo Tetap Lanjut Melalui Protap Covid-19

• Amin Abdullah Resmi Mundur dari ASN Provinsi Jambi untuk Dampingin Mulyani Siregar

Dalam keterangan yang dikeluarkan Kemendagri, mantan Kapolri itu mengungkapkan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

Tito menghormati apa pun keputusan atasannya tersebut dan percaya jabatannya tersebut merupakan amanah.

Tito juga mengaku tidak pernah mencari dukungan.

Menghadiri rapat di DPR diungkapkannya sudah minta izin Presiden untuk tidak ikut rapat di kabinet dan tidak bisa dikaitkan dengan isu atau wacana reshuffle.

“Kemarin ada yang menyampaikan, saya agak sedikit kurang nyaman mengenai masalah isu reshuffle nanti teman-teman kira ada pesanan dari saya, tidak,” ungkap Tito.

“Saya sama sekali tidak pernah meminta pada teman-teman di DPR menyampaikan pendapat lain-lain tidak, semata-mata mungkin spontan. Saya sebagai Mendagri hanya bekerja saja," lanjutnya.

Tito mengatakan, ia menghadiri rapat tentang Perppu karena pembahasan Perppu kali ini adalah yang sangat penting yang menjadi landasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Perppu ini pembahasan ini amat menentukan proses menjadi undang-undang agar memiliki landasan yang kuat untuk Pilkada 9 Desember 2020," ujarnya.

• Peringati Hari Bhayangkara ke-74 Kapolresta Jambi Beri Penghargaan Warga yang Gagalkan Aksi Jambret

• Anak Usia Dua Tahun di Kerinci Menderita Radang Otak, Butuh Bantuan Dermawan

• Deretan Bisnis Laudya Cynthia Bella - Baju Muslim, Brand Ambassador Beragam Produk

• Amin Abdullah Resmi Mundur dari ASN Provinsi Jambi untuk Dampingin Mulyani Siregar

Sebagai Mendagri, Tito mengaku berusaha melaksanakan salah satu tugas utama saat ini untuk mengawal pelaksanaan Pilkada agar berlangsung secara luber, jurdil, dan aman Covid-19.

"Jadi sekali lagi saya hanya bekerja saja. Masalah yang lain-lain, jabatan dari Allah SWT dan keputusan hak prerogatif dari Bapak Presiden, kita harus hormati," ujarnya.

Sebelumnya dalam rapat di Komisi II DPR, Senin (29/6/2020), Johan Budi dan sejumlah anggota Komisi II mengapresiasi Tito yang hadir dalam pembahasan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Di sisi lain, mereka mengkritik Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang absen dalam rapat itu.

"Saya usul, kita juga usul agar Pak Mendagri ini tidak di-reshuffle. Soalnya saya dengar akan ada reshuffle," kata Johan dalam pembukaan rapat kerja, Senin (29/6/2020).

Isu reshuffle kabinet mencuat setelah video pernyataan Presiden Jokowi dalam rapat paripurna kabinet 18 Juni lalu diunggah di kanal resmi Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Jokowi memberi peringatan keras kepada kabinetnya terkait penanganan Covid-19.

Ia bahkan berujar tak segan mengambil langkah luar biasa, termasuk membubarkan lembaga atau merombak kabinet.

Bela Prabowo

Sementara itu terkait isu reshuffle kabinet yang kini merebak, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim dua kader Gerindra yang kini duduk di kabinet, yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, sudah bekerja maksimal selama bergabung dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Pernyataan itu disampaikan Dasco merespons pernyataan Presiden Jokowi yang melontarkan opsi merombak kabinet di tengah krisis pandemi virus corona (Covid-19).

"Sesuai arahan Prabowo, kami bekerja maksimal dalam mendukung pemerintah dan juga kerja-kerja taktis yang terbaik yang dilakukan di Kemenhan maupun Kementerian KP (Kelautan dan Perikanan)," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Dasco mengatakan, pihaknya mempersilakan Jokowi untuk menilai kinerja kementerian yang dipimpin kader Gerindra itu.

Menurutnya, keputusan kocok ulang kabinet sepenuhnya di tangan Jokowi.

"Biarlah Pak Presiden yang menilai apakah kementerian yang diberikan kepada Gerindra itu mempunyai nilai yang baik atau tidak, itu kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden," ujarnya.

Wakil ketua DPR itu juga merespons kejengkelan Jokowi terhadap kinerja para menteri di masa pandemi virus corona.

Ia berpendapat bahwa hal tersebut menunjukan sikap tegas Jokowi.

"Pak Jokowi ingin supaya seluruh kementerian itu memaksimalkan pengeluaran atau pendistribusian dana Covid-19 yang memang sudah dianggarkan oleh masing-masing kementerian," katanya. (tribun network/ras/mam/dod)