Mendagri Dikaitkan dengan Ucapan Jokowi Soal Reshuffle, Tito Karnavian: Itu Hak Prerogatif Presiden

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ungkapan akan melakukan reshuffle saat marah-marah dalam rapat paripurna kabinet.

Sontak sejumlah nama menteri langsung mendapat penilaian publik, apakah satu diantara yang wajib diganti.

Satu diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku tidak nyaman dirinya dihubung-hubungkan dengan isu reshuffle kabinet.

• Adu Kuat di Perbatasan, China Bangun Bunker, India Borong Bom Penghancur Bungker dari Israel

• Daftar Harga Emas Hari Ini, Rabu 1 Juli 2020, Simak Harga Beli dan Harga Jual Logam Mulia

• Ingat Mantan Istri Aming? Rajin Perawatan, Evelin Nada Anjani Jadi Sorotan, Kini Berambut Panjang

Pernyataan itu dilontarkan Tito karena isu reshuffle kabinet belakangan ramai diperbincangkan, setelah Presiden Jokowi menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja para menteri dalam penanganan pandemi Covid-19.

Di sela-sela rapat tingkat I dengan Komisi II DPR RI, Selasa (30/6/2020), Tito sempat menyinggung soal isu reshuffle kabinet karena mendengar ada yang mengatakan bahwa dirinya lebih mengutamakan rapat di DPR ketimbang rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi.

"Ini saya sudah meminta izin," ujar Tito.

• Ingin Bepergian Jauh Naik Kereta Api? Ini 6 Aturan yang Wajib Dipatuhi

• Eza Yayang Bagikan Kabar Baik Untuk Sinetron TOP, Sutradara Ungkap Nasib Gober, Resmi Stop Tayang?

• Sempat Ditolak Warga, Pemakaman Warga Desa Bukit Tigo Tetap Lanjut Melalui Protap Covid-19

• Amin Abdullah Resmi Mundur dari ASN Provinsi Jambi untuk Dampingin Mulyani Siregar

Dalam keterangan yang dikeluarkan Kemendagri, mantan Kapolri itu mengungkapkan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

Tito menghormati apa pun keputusan atasannya tersebut dan percaya jabatannya tersebut merupakan amanah.

Tito juga mengaku tidak pernah mencari dukungan.

Menghadiri rapat di DPR diungkapkannya sudah minta izin Presiden untuk tidak ikut rapat di kabinet dan tidak bisa dikaitkan dengan isu atau wacana reshuffle.

“Kemarin ada yang menyampaikan, saya agak sedikit kurang nyaman mengenai masalah isu reshuffle nanti teman-teman kira ada pesanan dari saya, tidak,” ungkap Tito.

“Saya sama sekali tidak pernah meminta pada teman-teman di DPR menyampaikan pendapat lain-lain tidak, semata-mata mungkin spontan. Saya sebagai Mendagri hanya bekerja saja," lanjutnya.

Tito mengatakan, ia menghadiri rapat tentang Perppu karena pembahasan Perppu kali ini adalah yang sangat penting yang menjadi landasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Perppu ini pembahasan ini amat menentukan proses menjadi undang-undang agar memiliki landasan yang kuat untuk Pilkada 9 Desember 2020," ujarnya.

• Peringati Hari Bhayangkara ke-74 Kapolresta Jambi Beri Penghargaan Warga yang Gagalkan Aksi Jambret

• Anak Usia Dua Tahun di Kerinci Menderita Radang Otak, Butuh Bantuan Dermawan

• Deretan Bisnis Laudya Cynthia Bella - Baju Muslim, Brand Ambassador Beragam Produk

• Amin Abdullah Resmi Mundur dari ASN Provinsi Jambi untuk Dampingin Mulyani Siregar

Sebagai Mendagri, Tito mengaku berusaha melaksanakan salah satu tugas utama saat ini untuk mengawal pelaksanaan Pilkada agar berlangsung secara luber, jurdil, dan aman Covid-19.

"Jadi sekali lagi saya hanya bekerja saja. Masalah yang lain-lain, jabatan dari Allah SWT dan keputusan hak prerogatif dari Bapak Presiden, kita harus hormati," ujarnya.