Deretan Menteri yang Terancam Dicopot Jokowi, Pengamat Soroti 4 Menteri Berpotensi Direshuffle
Kabar perombakan kabinet mencuat, usai pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi ada 4 Menteri yang berpotensi diganti.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Kabar perombakan kabinet mencuat, usai pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi ada 4 Menteri yang berpotensi diganti.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rasa jengkelnya terkait kinerja para menteri yang masih menganggap situasi saat ini dalam keadaan normal-normal saja.
• Terungkap, Sosok Anak Muda Mantan Kariawan Google yang Mampu Salip Kekayaan Jack Ma
Jokowi bahwa membuka opsi untuk membubarkan lembaga maupun melakukan reshuffle kabinet jika kinerja menteri tak sesuai apa yang diharapkannya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, Presiden Jokowi sedang menyorot sejumlah menteri yang tak bekerja secara maksimal di masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini.
Menurut Ujang, sejumlah menteri yang disinggung yakni Menteri Kesehatan Terawan Agus, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly dan sederet menteri dibidang ekonomi.
• Jelang MotoGP 2020 Bergulir, Saingan Terberat Marc Marquez Alami Kecelakaan Serius
"(Peluang di Reshuffle,re) Menkes, Mensos, Menaker, Menkumham, dan menteri tim ekonomi," kata Ujang.
Ujang menguraikan pandangannya terkiat sejumlah menteri itu yang berpeluang di reshuffle.
Menkes Terawan, kata Ujang, dinilai tak menjalankan istruksi Jokowi soal belanja anggaran Kemenkes.
Bahkan, Jokowi menyebut bahwa belanja sektor kesehatan baru 1,53 persen dari Rp 75 triliun.
Ujang mengatakan, Mensos Juliari tak bisa mengendalikan pendistribusian bantuan sosial (bansos) Presiden kepada masyarakat.
Lalu, Menaker Ida Fauziah yang tak bisa mengendalikan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menkumham Yasonna yang terus menimbulkan kontroversi di masyarakat.
"(Yasonna,red) Sudah tahu sendiri banyak kontroversi. Tapi masih aman karena partai," ucap Ujang.
Sedangkan, tim menteri ekonomi di kabinet dinilai tak siap menghadapi krisis akibat pandemi ini.
• Sejarah Pasar Angso Duo Jambi, Berawal dari Pasar Meja Batu di Abad 18
"Tim menteri ekonomi itu kan tak siap dalam menghadapi Corona. Akhirnya kedodoran," jelasnya.
Tidak Berani?
Sementara itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego tidak yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merealisasikan ancaman perombakan (reshuffle) kabinet.
Meskipun raut muka Jokowi terlihat amarah terhadap para menteri yang berkinerja buruk dalam menghadapi persoalan Covid-19.
"Gak seyakin raut wajahnya," ujar Indria Samego ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (29/6/2020).
Menurut Indria Samego, walau raut wajah Jokowi kelihatan memerah, belum tentu diikuti oleh tindakan nyata merombak kabinetnya.
Belum lagi imbuh dia, Jokowi harus menghadapi elite dan partai politik yang turut memenangkannya jadi Presiden.
"Apa berani di melawan orang partai. Sudah pasti, yang disodok itu orang pilihannya.
Mana mungkin mereka akan digantikan yang lain," jelasnya.
Karena itu, Indria Samego tidak yakin akan keberanian Jokowi akan melakukan perombakan menteri yang tidak berkinerja baik di masa krisis pandemi ini.
"Banyak pejabat pilihannya yang tak terdengar, tapi apa jaminannya yang terpilih kemudian akan sesuai harapan. Dari 34 menteri, yang terdengar tak lebih dari 10.
Sisanya kemana? Segera saja lakukan reshuffle, kalau berani," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rasa jengkelnya terkait kinerja para menteri yang masih menganggap situasi saat ini dalam keadaan normal-normal saja.
Padahal, Presiden sudah menyebut bahwa dampak pandemi Covid-19 membuat terjadinya krisis kesehatan maupun ekonomi.
Jokowi bahwa membuka opsi untuk membubarkan lembaga maupun melakukan reshuffle kabinet jika kinerja menteri tak sesuai apa yang diharapkannya.
Analisa Refly Harun
Ancaman perombakan atau reshuffle kabinet tiba-tiba muncul di tengah pandemi covid-19.
Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).
Ancaman reshuffle itu muncul setelah Jokowi merasa kinerja para menterinya masih biasa-biasa saja, padahal dalam situasi krisis seperti sekarang ini.
Pernyataan terkait reshuflle kabinet itu lantas menuai tanggapan dari berbagai pihak, satu di antaranya adalah Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Refly mengatakan, bahwa kabinet Jokowi diperiode kedua ini tidak lebih baik dari kabinet pada periode pertama Jokowi menjabat presiden.
"Mengenai reshuffle kabinet ini, di era kedua pemerintahan Jokowi ini saya sesungguhnya agak heran."
"Jokowi seolah-olah tertekan untuk mengadopsi sebanyak mungkin menteri," terang Refly, seperti dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube-nya, Senin (29/6/2020).
Menurut Refly, hal itu terlihat dari portofolio kementerian maksimal 34 orang yang semuanya terisi.
Bahkan masih ditambah lagi dengan wakil menteri di beberapa kementerian.
Refly pun tak yakin, di kementerian yang punya wakil menteri itu justru lancar-lancar saja kinerjanya.
Bisa jadi, lanjut dia, justru karena kebanyakan wakil menteri malah merecoki, karena ada dua nahkoda.
Refly juga menyoroti sumber rekruitmen Jokowi dalam pemilihan menteri yang berdasarkan pada dua pertimbangan.
Pertama adalah orang yang dipilih langsung oleh Jokowi, kedua adalah orang yang direkomendasikan atau diikat oleh partai politik.
Sementara dalam pemilihan presiden 2019, ada 6 partai yang mendukung Jokowi, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.
Dari semua partai pendukung itu, masing-masing mendapatkan jatah kursi menteri, kecuali Hanura.
Namun, Refly mengingatkan, politik akomodasi Jokowi tidak hanya mengakomodasi partai-partai politik, tapi juga mengakomodasi tim relawan.
"Ada juga wakil-wakil menteri untuk partai politik pendukung lainnya di luar enam pendukung utama itu."
"Termasuk juga staf-staf khusus, jadi sebanarnya banyak sekali pembantu-pembantu presiden Jokowi dalam peridoe kedua jabatannya," ujar Refly.
Meski memiliki banyak pembantu, namun menurut Refly, kinerja yang dianggap tidak efektif itu disebabkan karena Jokowi tidak menerapkan sistem presidensial.
"Tapi kok kinerjanya merasa tidak efektif?
Ya karena satu hal, presiden Jokowi tidak mempraktekkan sistem presidensial," terang Refly Harun.
Lebih lanjut, Refly menjelaskan, kelebihan dari sistem presidensial adalah memberikan keleluasaan kepada presiden untuk mencari pembantu-pembantunya.
"Tapi terlihat pada periode kedua ini presiden Jokowi kok malah tambah didekte oleh partai-partai pendukungnya, padahal di periode pertama jauh lebih baik," ungkap Refly.
(*)
