Catatan Ombudsman, Hampir 400 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Berikut Rinciannya

TRIBUNJAMBI.COM - Pengangkatan sejumlah orang untuk menduduki posisi komisaris di BUMN mendapat sorotan.

Banyak komisaris tersebut rangkap jabatan. Inilah yang mendapat sorotan. 

Catatan Ombudsman RI, ada 397 orang yang terindikasi rangkap jabatan duduk di kursi komisaris BUMN.

Bukan itu saja, 167 orang lainnya juga terindikasi rangkap jabatan duduk di kursi anak usaha BUMN.

Menurut Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih, para komisaris tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

"Saya sebut terindikasi karena perlu divalidasi apakah dia masih ASN (aparatur sipil negara) aktif, atau TNI aktif yang sudah pensiun," ungkap Alamsyah dalam telekonferensi, Minggu (28/6/2020).

• BREAKING NEWS Seorang Pemuda di Desa Alang Alang Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibacok Tetangganya

• Bukan Hanya Ancam Copot Menteri, Jokowi Juga Kesal Anggaran Kesehatan Baru Cair 1 Persen Lebih

• Enam Peluang Usaha Ini Bisa Dicoba Saat Masa New Normal, Ternyata Untungnya Lumayan Besar

Ia menambahkan, data yang diungkap tersebut merupakan data tahun 2019. Sehingga, perlu divalidasi apakah komisaris yang terindikasi rangkap jabatan tersebut masih menduduki posisi tertentu di instansi asal pada tahun ini.

Namun, secara rinci, ia mengungkapkan, dari 397 komisaris yang terindikasi rangkap jabatan di BUMN, mayoritas berasal dari kementerian (64 persen). Selanjutnya diikuti oleh lembaga non kementerian (28 persen) dan akademisi (8 persen).

"Dari kementerian itu ada 254 orang, lembaga non kementerian 112 orang, dan akademisi atau perguruan tinggi 31 orang," ujarnya.

Lebih jelasnya, ia menuturkan, komisaris yang berasal dari kementerian terdiri atas 55 orang dari Kementerian BUMN, 42 orang dari Kementerian Keuangan, masing-masing 17 orang dari Kementerian PUPR dan Kemenhub, serta 16 orang dari Kemensetneg.

Sisanya, 13 orang dari kementerian koordinator, masing-masing 9 orang dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, 8 orang Kementerian PPN, dan 68 orang kementerian lainnya.

• Jokowi Ancam Rombat Kabinet, Wasekjen Demokrat Nilai Pemerintah Kekinian Sedang Banyak Persoalan

• Polwan ini Pertaruhkan Nyawa Nyelinap ke Kamar Gembong Narkoba, Terjebak di WC: Diwarnai Tembak Mati

• Mengapa Asmirandah Program Bayi Tabung Padahal Rahimnya Sehat? Istri Jonas Rivanno Beri Pengakuan

Adapun yang berasal dari instansi non kementerian terdiri atas TNI (27 orang), Polri (13 orang), Kejaksaan (12 orang), pemerintah daerah (11 orang), Badan Intelijen Negara (10 orang), BPKP (10 orang, Kantor Presiden/Wakil Presiden (6 orang), BPK (4 orang), dan lainnya (19 orang).

Sementara dari kalangan akademisi berasal dari Universitas Indonesia (9 orang), Universitas Gajah Mada (5 orang), Universitas Hasanuddin, Universitas Padjajaran, dan ITS masing-masing 2 orang, serta lainnya 11 orang.

"UI ini cukup banyak mungkin karena lokasinya dekat dengan Presiden," ungkap Alamsyah.

Sedangkan, 167 orang yang duduk di kursi komisaris anak usaha BUMN, sebut dia, berasal dari Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN masing-masing 15 persen, Kementerian Perhubungan (8 persen), TNI/Polri dan perguruan tinggi (7 persen).