Bupati Tanjabbar dan Masyarakat Teluk Nilau Bakal Adakan Pertemuan Kembali Soal Pengembalian Tanah

TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL - Perwakilan dari masyarakat KPW-STN Provinsi Jambi dan Forum Masyarakat Kelurahan Teluk Nilau akhirnya bertemu dengan Bupati Tanjabbar, Safrial.

Sebelumnya mereka menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Tanjabbar untuk menuntut mengembalikan tanah masyarakat di Kelurahan Teluk Nilau yang diklaim telah dirampas oleh PT WKS seluas lebih kurang 1.000 hektare dan PT TML seluas lebih 913 hektare.

Cristian selaku koordinator dalam unjuk rasa ini menyebutkan bahwa pihaknya menuntut mengembalikan tanah masyarakat di Kelurahan Teluk Nilau yang diklaim telah dirampas oleh PT WKS seluas lebih kurang 1.000 hektare dan PT TML seluas lebih 913 hektare.

• Sinopsis Drama Korea Innocent Defendant Episode 13, Jung Woo Berhasil Kabur dari Penjara

• Dampak Covid-19, Puluhan UMKM di Sarolangun Mengalami Penurunan Produksi Hingga Merumahkan Karyawan

• Inilah Deretan Menteri yang Pernah Kena Marah Presiden Jokowi karena Kinerjanya yang Tak Memuaskan

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada bupati untuk melakukan putusan pasti mengenai tanah yang di klaim dirampas oleh PT WKS dan PT TML hal ini berdasarkan Perda No 8 Tahun 2008 dan pengukuran BPN Tanjabbar pada 20 Maret 2020.

"Sampai dengan saat ini pengukuran dari BPN tersebut tidak terlaksana. Sehingga ini yang kami minta kepada bupati untuk segera di selesaikan," ujarnya, Senin (29/6/2020).

Sementara itu, di sisi lain kata Bupati Tanjabbar, Safrial, pihaknya telah memanggil BPN Tanjabbar. Namun pada saat itu diwakili oleh BPN Tanjabtim. Hal ini lantaran memang saat ini posisi Kepala BPN Tanjabbar kosong lantaran yang lama pensiun.

"Kalo sudah ada kepala BPN kita turun, kalo ini kami yang manggil, sekarang BPN itu sudah pensiun, jadi kalo kita bisa sepakati. Kita agendakan untuk adakan pertemuan dengan semua pihak," katanya.

"Memang kita ada 48 ribu HPL yang diambil oleh WKS. 48 ribu ini HPL jadi HP, biasanya HP yang jadi HPL, ini yang agak aneh. Dan dulu masalah kehutanan ada di kita, sekarang kehutanan ada di Provinsi ini yang agak sulit," sebutnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil pertemuan tersebut Timdu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tanjabbar, BPN, Kehutanan, Camat yang berbatasan PT WKS dan empat 4 Kelompok Tani yang menggarap lahan masyarakat Kelurahan Teluk Nilau.

Sementara itu pihak terkait juga diminta agar membawa dokumen yang dibutuhkan terutama PT.WKS dan 4 Kelompok Tani penggarap lahan yang berada di Kecamatan Pengabuan.

"Pertemuan akan dilaksanakan pada hari Senin (6/7/2020) bertempat di ruang rapat Bupati dan pertemuan akan dipimpin langsung oleh saya," pungkasnya.