Terkait Iuran Tapera, Kepala BKD Provinsi Jambi Masih Menunggu Petunjuk Pusat

Peserta Tapera ditujukan bagi pekerja berpenghasilan setara upah minimum seperti PNS/ASN/TNI/Polri/BUMN/Swasta, dan pekerja mandiri berpenghasilan...

Tribunjambi/Zulkifli
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Pahari. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemerintah akan memungut iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mulai tahun 2021. Hal ini tertuang dalam PP Penyelenggaraan Tapera yang sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei lalu.

Peserta Tapera ditujukan bagi pekerja berpenghasilan setara upah minimum seperti PNS/ASN/TNI/Polri/BUMN/Swasta, dan pekerja mandiri berpenghasilan dibawah upah minimum.

Pelaksanaan Tapera sendiri untuk tahap I tahun 2021 adalah PNS/ASN, anggota TNI/Polri, kemudian tahap II pegawai BUMN dan Swasta. Namun jauh sebelum terdapat wacana Tapera tersebut, sudah ada iuran serupa bernamakan Taperum yang hanya diperuntukkan bagi PNS saja.

Meski Syahrini Belum Hamil, Reino Barack Sudah Rencanakan Hal Ini, Sebut Perlakuan ke Anaknya Kelak

Daftar Nama Kapolri Dari Masa ke Masa, sejak 1946 Pangkat Komjen hingga Kini Pangkat Jenderal

Lagi Viral Video Wawancara Ayu Dewi yang Batal Dinikahi Zumi Zola yang Malah Pilih Sherrin Tharia

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Pahari saat dikonfirmasi menyampaikan, bahwa berdasarkan informasi dari pihak Tapera terkait pegembalian dana Taperum kepada PNS Pensiun terdapat beberapa hal. Diantaranya saat ini, PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera telah ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2020.

"Lalu ada beberapa tahapan yang masih dalam proses untuk menjadi dasar pengembalian dana Taperum, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pengalihan dana Bapertarum ke BP Tapera dan pembentukan tim likuidasi Bapertarum PNS yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku ketua Komite Tapera yang dimana tim likuidasi ini bertugas untuk menentukan estimasi perhitungan saldo awal Peserta Tapera dan pengembalian dana Taperum kepada PNS Pensiun," jelasnya, Sabtu (27/6/2020).

Sehubungan hal itu, kata Pahari, kita diminta untuk menunggu proses yang dimaksud. "Jadi untuk itu kita masih menunggu petunjuk pusat dan surat edaran (SE) resminya," ujarnya.

Diketahui, iuran Tapera yang besarannya tiga persen tersebut sebanyak 0,5 persen dibayarkan oleh pemberi kerja, dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja. Selain itu, untuk peserta mandiri, iuran dibayarkan sendiri oleh pekerja.

Penulis: Zulkifli
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved