Diduga Langgar Kode Etik, ICW Minta Dewas Selidiki Siapa Pemilik Helikopter Yang Dipakai Ketua KPK

TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlu Bahuri belakangan ini menjadi sorotan.

Ia diadakan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke Dewan Pengawas KPK.

Firli diadukan karena tidak memakai masker saat berkunjung ke Sumatera Selatan. Serta menggunakan helikopter swasta. 

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki lebih jauh mengenai helikopter mewah yang ditumpangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri beberapa waktu lalu.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut Firli Bahuri diduga telah melanggar kode etik menyusul beredarnya foto Firli menggunakan helikopter milik perusahaan swasta untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja pada Sabtu (20/6/2020).

Kurnia menilai tindakan Firli Bahuri tersebut diduga melanggar Kode Etik KPK pada bagian integritas yang melarang pegawai atau pimpinan KPK menunjukkan gaya hidup hedonisme.

• Walau Dikritik, Erick Thohir Tetap Angkat Milenial Jadi Petinggi BUMN, Begini Alasannya

• Ketua KPU RI dan Tiga Komisioner Diberi Sanksi Peringatan, Langgar Kode Etik Penyelenggara Pemilu

• Kabar Terbaru Zumi Zola Dipenjara, Kondisi Psikologis Disorot Usai Digugat Cerai Sherrin Tharia

"Sehingga, Dewan Pengawas (Dewas) harusnya tidak lagi ragu untuk dapat memanggil yang bersangkutan kemudian mendalami terkait dengan dugaan pelanggaran ini," kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis (25/6/2020).

Kurnia mengingatkan, Firli pernah tersandung dugaan pelanggaran etik saat menjabat Deputi Penindakan KPK karena diduga bertemu pihak yang sedang berpekara di KPK.

“Sedari awal memang ICW sudah berpandangan bahwa Komjen Firli Bahuri tidak tepat menduduki jabatan sebagai Ketua KPK. Selain karena prestasi KPK yang sangat minim, tindakan yang bersangkutan pun kerap diwarnai dengan ragam kontroversi,” kata Kurnia.

Kembali mengenai helikopter.

Menurut Kurnia, apabila helikopter berjenis Eurocopte tipe EC 130 T2 itu adalah fasilitas dari pihak tertentu, kuat diduga telah terjadi tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi.

• PPDB Online SMA SMK Jambi 2020, Daftar di Link jambi.siap-ppdb.com Mulai 29 Juni 2020

"Maka dari itu, KPK juga harus melakukan penyelidikan lebih lanjut, setidaknya untuk mendalami dua hal. Siapa pihak yang memberikan fasilitas helikopter kepada Komjen Firli Bahuri selaku Ketua KPK, dan apa motif dari pihak tersebut memberikan fasilitas itu," ujarnya.

KPK, lanjut Kurnia juga diminta mendalami apakah pihak yang memberikan fasilitas tersebut sedang berpekara atau tidak saat ini.

“Jika penyelidikan KPK itu membuahkan hasil, maka Komjen Firli Bahuri dapat dikenakan Pasal 12 B UU Tipikor dengan ancaman maksimal pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara,” imbuh Kurnia.

Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan pelanggaran etik Filri Bahuri ini ke Dewan Pengawas KPK.