LKPj Bupati Muarojambi

Aspal Sudah Pecah dan Berlubang, Fraksi PDI-P Kritik Perbaikan pada Kegiatan Fisik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muarojambi telah melaksanakan kegiatan turun ke lapangan untuk melihat dan mengevaluasi

Tribunjambi/Samsul Bahri
Ilustrasi: Dinas PUPR Muarojambi tengah melakukan pekerjaan di Ruas Jalan Desa Teluk Jambu - Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo. 

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muarojambi telah melaksanakan kegiatan turun ke lapangan untuk melihat dan mengevaluasi secara langsung berbagai program yang telah dilaksanakan pada masyarakat Kabupaten Muarojambi.

Dalam evaluasi tersebut banyak temuan di lapangan. Dinas PUPR diminta menindaklanjuti rekomendasi dewan menyikapi LKPJ Bupati Muarojambi tahun anggaran 2019.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Baijuri dalam penyampaiannya mengatakan, melalui kegiatan evaluasi tersebut, diketahui adanya kekurangan dan kelemahan pada berbagai program yang terealisasi di lapangan.

Kekurangan maupun kelemahan tersebut mayoritas ditemukan pada kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR yang tersebar di lima daerah pemilihan di Muarojambi.

"Seperti pekerjaan pengaspalan jalan di Desa Mekar Sari kurang lebih 2 kilometer, aspalnya kini sudah pecah-pecah dan berlubang," ucapnya Kamis (25/6).

Selain temuan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan juga menemukan berbagai kekurangan lainnya. Seperti pada kegiatan fisik proyek pembangunan rabat beton di Lorong Langgar Tangkit dan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Petaling Jaya.

"Berbagai temuan tersebut sebenarnya sudah pernah direkomendasikan oleh kita dewan agar segera diperbaiki oleh Dinas PUPR Muarojambi, penyampaian rekomendasi itu saat melaksanakan evaluasi tahap awal pada bulan Januari lalu, " terangnya.

Rekomendasi yang telah disampaikan dikatakan Baijuri tidak dilaksanakan oleh Dinas PUPR. “Bahkan terkesan tidak memiliki kemampuan untuk memerintahkan para rekanan untuk melaksankan perbaikan melalui dana pemeliharaan,” ujarnya.

Baijuri minta pihak PUPR segera merekomendasikan berbagai temuan tersebut segera ditindak lanjuti dan diperbaiki.

"Kita berharap Dinas PUPR tegas memberlakukan denda keterlambatan sesuai dengan aturan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa," tutupnya.

Halaman
12
Penulis: Hasbi Sabirin
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved