LKPj Bupati Muarojambi

Aspal Sudah Pecah dan Berlubang, Fraksi PDI-P Kritik Perbaikan pada Kegiatan Fisik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muarojambi telah melaksanakan kegiatan turun ke lapangan untuk melihat dan mengevaluasi

Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Fifi Suryani
Tribunjambi/Samsul Bahri
Ilustrasi: Dinas PUPR Muarojambi tengah melakukan pekerjaan di Ruas Jalan Desa Teluk Jambu - Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo. 

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muarojambi telah melaksanakan kegiatan turun ke lapangan untuk melihat dan mengevaluasi secara langsung berbagai program yang telah dilaksanakan pada masyarakat Kabupaten Muarojambi.

Dalam evaluasi tersebut banyak temuan di lapangan. Dinas PUPR diminta menindaklanjuti rekomendasi dewan menyikapi LKPJ Bupati Muarojambi tahun anggaran 2019.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Baijuri dalam penyampaiannya mengatakan, melalui kegiatan evaluasi tersebut, diketahui adanya kekurangan dan kelemahan pada berbagai program yang terealisasi di lapangan.

Kekurangan maupun kelemahan tersebut mayoritas ditemukan pada kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR yang tersebar di lima daerah pemilihan di Muarojambi.

"Seperti pekerjaan pengaspalan jalan di Desa Mekar Sari kurang lebih 2 kilometer, aspalnya kini sudah pecah-pecah dan berlubang," ucapnya Kamis (25/6).

Selain temuan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan juga menemukan berbagai kekurangan lainnya. Seperti pada kegiatan fisik proyek pembangunan rabat beton di Lorong Langgar Tangkit dan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Petaling Jaya.

"Berbagai temuan tersebut sebenarnya sudah pernah direkomendasikan oleh kita dewan agar segera diperbaiki oleh Dinas PUPR Muarojambi, penyampaian rekomendasi itu saat melaksanakan evaluasi tahap awal pada bulan Januari lalu, " terangnya.

Rekomendasi yang telah disampaikan dikatakan Baijuri tidak dilaksanakan oleh Dinas PUPR. “Bahkan terkesan tidak memiliki kemampuan untuk memerintahkan para rekanan untuk melaksankan perbaikan melalui dana pemeliharaan,” ujarnya.

Baijuri minta pihak PUPR segera merekomendasikan berbagai temuan tersebut segera ditindak lanjuti dan diperbaiki.

"Kita berharap Dinas PUPR tegas memberlakukan denda keterlambatan sesuai dengan aturan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa," tutupnya.

Apresiasi Kritik Konstruktif

BUPATI Kabupaten Muarojambi, Masnah Busro mengapresiasi dengan kritikan dan masukan yang disampaikan DPRD saat penyampaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2019.

Menurut Bupati Masnah, kritik konstruktif an saran sangat penting bagi kemajuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Muarojambi.

"Ada rekomendasi bersifat teknis dan administratif menyangkut keakuratan dan keaktualan data dari dewan," ujarnya Kamis (25/6).

Dalam rapat paripurna DPRD Muarojambi dengan agenda penyampaian saran dan rekomendasi terhadap LKPj tahun anggaran 2019, semua Fraksi di DPRD menyampaikan kritikan serta sarannya saat paripurna berlangsung Selasa (23/6) lalu.

Karena kritik yang konstruktif dan saran para DPRD bagian proses kemajuan terhadap pembangunan Kabupaten Muarojambi.

"Bersama SKPD Muarojambi, terhadap kritikan dan saran itu menjadi ukuran untuk perbaikan kedepan," ucapnya.

Sebelumnya kritikan dan saran itu bermunculan dalam penyampaian juru bicara semua Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Muarojambi, diantaranya dari Fraksi PAN dan Demokrat.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved