Jika Terbukti Terlibat PETI, PT Mugitriman Bisa Diberi Sanksi Pidana Hingga Pencabutan Izin

Mengenai aktivitas PT Mugitriman, diungkapkan Bestari aktivitas perusahaan memang sejak 5 tahun terakhir tidak aktif lagi.

Tribunjambi.com/Zulkifli
Diprediksi Dapat Kiriman, Tahun 2020 Ini Provinsi Jambi Tetap Berpotensi Asap, Ini Alasannya 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Bupati Bungo Mashuri melaporkan dugaan keterlibatan PT Mugitriman Internasional terkait tindakan penambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan alat berat di Dusun Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Aktivitas PETI yang dimaksud di sepanjang aliran Sungai Batang Pelepat yang berada dalam kawasan hutan produksi tetap (HP) Batang Uleh kelompok hutan Merangin Alai yang masuk dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Mugitriman Internasional.

Dan akses jalan menuju lokasi Peti tersebut melintasi jalan hutan produksi dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Mugitriman Internasional.

Lagi Heboh! Donald Trump Kena Prank Warga TikTok, Tiket Diborong Habis, Namun Kampanye Pilpres Sepi

Dua Pasien Positif Covid-19 di Tanjabtim Dinyatakan Sembuh, Saat Ini Kasus Positif Nihil

Masa Jabatan Pjs Kades di Batanghari Diperpanjang Jika Pilkades Ditunda

Menyikapi hal itu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ahmad Bestari menyampaikan bahwa, ada titik-titik aktivitas Peti memang ada masuk dalam wilayah konsesi PT Mugitriman.
Namun pihaknya belum mendapatkan informasi terkait keterlebitan PT Mugitriman terhadap aktivitas PETI di sana.

"Tapi yang jelas setiap ada kegiatan razia gabungan di lapangan tim kita di lapanga selalu ikut," kata Bestari, Selasa (23/6/2020).

Mengenai aktivitas PT Mugitriman, diungkapkan Bestari aktivitas perusahaan memang sejak 5 tahun terakhir tidak aktif lagi.

"Saya sepakat dengan pak Bupati, agar kita evaluasi terkait HTI tersebut, memang tidak aktif," ujarnya.

Jika memang terbukti, pihak Mugitriman terbukti terlibat dalam aktivitas PETI, maka bisa mendapat sanksi pidana. Namun untuk sanksi administrasi terhadap perusahaan itu masalah lain.

"Dengan dasar itu mungkin bisa ke pencabutan izin, sebab untuk pencabutan izin konsesi itu pariabelnya banyak. Evaluasinya dari Kementrian, paling kita usulkan," pungkasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved