LKPj Bupati Muarojambi

DPRD Sampaikan Rekomendasi atas LKPj Bupati; Pembangunan Fisik Terkesan Asal-asalan

DPRD Muarojambi menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muarojambi

Tribunjambi/Hasbi
Rapat Paripurna di DPRD Muarojambi 

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - DPRD Muarojambi menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muarojambi di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD, Selasa (23/6).

Rapat paripurna yang digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan itu mendengarkan penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Muarojambi terkait program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran tahun 2019.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Muarojambi, Yuli Setia Bakti, dihadiri Bupati Muarojambi Masnah Busro serta semua anggota DPRD dan OPD di Kabupaten Muarojambi.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, LKPJ Bupati Muarojambi tahun anggaran 2019 telah dibahas oleh Pansus DPRD dan OPD dan pada hari ini akan disampakan laporan hasil pembahasan tersebut,” ujar Yuli Setia Bakti saat membuka rapat paripurna tersebut.

Pada kesempatan itu disampaikan sejumlah catatan strategis, masukan, dan koreksi terhadap penyelengaraan pemerintahan. DPRD Kabupaten Muarojambi melalui turun ke lapangan melakukan monitoring perdapil, LKPJ menyampaikan apresiasi terhadap kinerja jajaran Pemkab Muarojambi.

DALAM Rapat Paripurna DPRD Muarojambi tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Muarojambi dikemukakan banyak temuan realisasi fisik pembangunan infrastruktur tahun 2019 ditemukan kesalahan. Mereka menyebut, banyak ditemukan pembangunan infrastruktur yang tak sesuai dengan RAB.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Muarojambi, Sukarman Bontet dalam rekomendasinya. Berbagai kritikan tajam dilontarkan kepada Bupati Muaro Jambi atas kinerja kepala OPDnya.

"Temuan kesalahan dalam pembangunan fisik ini berakibat kualitas fisik yang buruk sehingga baru beberapa bulan dibangun telah rusak dan tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," jelasnya.

Ia juga menyampaikanm beberapa pekerjaan fisik yang dianggap tak sesuai aturan diantaranya ialah pembangunan rigid beton di Desa Lopak Alai yang telah rusak, di Tangkit juga ditemukan rabat beton yang baru 6 bulan telah rusak.

"Berdasarkan kroscek kami di lapangan, ruas jalan dekat RSU Sungai Gelam juga telah rusak berupa tanah yang turun karena saat dibangun tidak padat, kami berharap Dinas PUPR harus melakukan evaluasi atas pekerjaan ini," ujar Bontet.

Tidak hanya itu, temuan lainnnya untuk pembangunan infrastruktur terdapat juga di Jalan Desa Baru Mestong yang tidak maksimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selanjutnya jembatan di Desa Matra Manunggal yang dibangun menggunakan pondasi lama hanya pelat saja yang diganti baru.

"Di dapil IV kami juga menemukan banyak permasalahan, dimana,jalan di Desa Pematang Gajah yang tidak sesuai bestek, dan juga box culvert di Desa Sarang Elang yang banyak ditemukan pembangunan yang tidak sesuai RAB," ujar Bontet.

Dari semua permasalahan tersebut, Fraksi Demokrat mengajukan beberapa rekomendasi strategis yang harus diambil oleh Pemkab Muarojambi dalam menyelesaikan permasalah tersebut.

"Kita minta Pemkab harus segera menanggapi hasil temuan DPRD tersebut, dan juga Pemkab harus menegaskan kepala OPD agar pembangunan harus dijalankan dengan benar jangan terkesan asal-asalan," tutupnya.

Penulis: Hasbi Sabirin
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved