Info Terkini Pemkot Jambi
Disanding Bersama Ganjar dan Azwar Anas, Fasha Beberkan Kiat Sukses Salurkan Jaring Pengaman Sosial
Tiga kepala daerah diminta Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan strateginya mengimplementasikan kebijakan Social Safety Net
*Wali Kota Jambi Menjadi Narasumber Utama Webinar Kemendagri
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tiga kepala daerah diminta Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan strateginya mengimplementasikan kebijakan Social Safety Net (penyaluran jaring pengaman sosial) pada masa Covid-19 dalam Web Seminar Nasional (Webinar) yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Kemendagri, Rabu (17/6) pagi.
Tiga kepala daerah terpilih itu, adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Banyuwangi, Jawa Timur Azwar Anas, dan mewakili Sumatera, Wali Kota Jambi H Syarif Fasha.
Fasha juga sekaligus menjadi satu-satunya unsur wali kota sebagai narasumber dalam webinar itu.
Dalam seminar virtual yang menyajikan kiat sukses kepala daerah di Indonesia dalam tata kelola penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dibuka oleh Kepala Balitbang Kemendagri Dr. Agus Fatoni, M.Si sebagai keynote speaker itu, juga menghadirkan pembicara, Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakhrulloh, Guru Besar IPDN Prof. Muchlis Hamdi, Kepala Pusdatin Kemensos RI Said Mirza Pahlevi, serta Deputi V Staf Presiden RI Jaleswari Pramodhawardani.
Kemendagri menunjuk Wali Kota Syarif Fasha menjadi narasumber seminar nasional tersebut bukan tanpa alasan. Ia dinilai sukses dalam menjalankan program jaminan sosial bagi masyarakat yang sangat terdampak akibat wabah pandemi Covid-19, yang melanda Indonesia dan seluruh dunia, sejak awal tahun 2020 ini.
"Kemendagri melihat bahwa salah satu pemerintah kabupaten/kota yang berhasil dalam proses dan mekanisme penyaluran JPS yang tanpa menemui hambatan dan boleh dikatakan tanpa gejolak dan lain sebagainya adalah Kota Jambi. Saya menyampaikan apa saja yang sudah kita laksanakan mulai dari awal proses pendataan, sampai proses penyaluran. Kita sudah melakukan penyaluran sampai tiga tahap. Dalam waktu dekat ini kita akan memberikan lagi tahap keempat bantuan jaring pengaman sosial in," jelas Fasha.
Tidak hanya itu, Wali Kota Jambi dua periode dengan jargon Kota Jambi Terkini itu juga menjelaskan bahwa dalam penanganan dampak sosial bagi masyarakat akibat wabah Covid-19, dirinya juga mengeluarkan berbagai inovasi dan mengutamakan sinergisitas bersama jajaran Forkompimda serta pelaku usaha di Kota Jambi.
"Untuk penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak, kita juga mengeluarkan inovasi-inovasi yang kita laksanakan selama kegiatan proses penanganan Covid-19 ini. Baik berupa kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Satgas maupun Pemerintah Kota Jambi, kemudian juga kerjasama dan dukungan dari forkompimda serta juga dukungan dari pihak-pihak pelaku usaha maupun juga masyarakat yang peduli juga kita sampaikan dalam seminar tersebut," ungkap Fasha.
Dalam seminar nasional itu pula, Wali Kota Fasha juga menyampaikan kebijakan terbaru Pemkot Jambi, untuk kegiatan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat yang sempat terhenti total beberapa bulan akibat wabah Covid-19.
"Terkait relaksasi, memang kita Kota Jambi yang pertama kali di Indonesia yang memperlakukan dan memberikan relaksasi, disaat kabupaten-kota yang lain baru akan membuat mekanisme formulasi terkait "New normal". Kita sudah memberikan relaksasi ekonomi dan sosial-kemasyarakatan yang mulai kita berlakukan per tanggal 1 Juni 2020 ini dan itu nanti adalah arahnya untuk New normal," jelas Fasha.
Dalam kesempatan itu, selain memaparkan kiat suksesnya dalam penyaluran bantuan jaring pengaman sosial, Fasha juga menyampaikan saran dan masukan kepada pemerintah pusat, terkait tata kelola bantuan sosial bagi daerah-daerah di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan dan data yang dikeluarkan harus sinkron antar kementerian dalam level pemerintah pusat. Selain itu, terkait dengan penyaluran bantuan dari pemerintah pusat, Wali Kota Fasha berharap mekanismenya dapat berjalan cepat, tepat dan sederhana dalam prosesnya.
Terkait hal-hal dan kebijakan-kebijakan lainnya, Fasha juga meminta kepada pemangku kepentingan di pusat, agar merangkul seluruh pemerintah daerah untuk berdiskusi, sebelum melaksanakan program yang bersifat bersentuhan dengan bantuan kepada masyarakat.
"Jangan sampai ada bantuan pusat yang kami tidak tahu, namun setelah terjadi konflik di masyarakat, baru kami di informasikan. Bagian yang konfliknya kami harus turun tangan, tapi bagian awalnya kami tidak tahu-menahu dan tidak dilibatkan. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang kami usulkan 19.000 ke pemerintah provinsi, masyarakat yang berhak menerima bantuan. Angka tersebut di verifikasi di tingkat provinsi lebih kurang 12.900 yang di sampaikan ke pusat, namun yang turun cuma 6.000. Kalau kami mengusulkan sebanyak sekian belas ribu dan diturunkan hanya sepertiga, alasannya apa? Jadi kami bisa menyampaikan juga kepada masyarakat, ini loh bantuan yang disetujui, karena anda tidak masuk dalam bantuan," katanya.
Sebagaimana diketahui bahwa, Pemkot Jambi dibawah duet kepemimpinan Fasha-Maulana telah mengeluarkan kebijakan populis yang bertujuan untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat yang terdampak akibat wabah virus Covid-19.
Bagi masyarakat Kota Jambi yang sangat membutuhkan dan sangat terdampak akibat wabah Covid-19, Pemkot Jambi telah menyalurkan paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa bantuan sembako bagi 60.000 Kepala Keluarga yang terbagi dalam 3 tahap. Tidak hanya itu, bagi mahasiswa perantauan yang berada di Kota Jambi, Wali Kota Fasha juga telah menunjukkan kepeduliannya dengan membantu pelajar asal luar Jambi yang sedang menimba ilmu di Kota Jambi.