Data Dari YLBHI Ada 28 Kebijakan Pemerintahan Jokowi Berkesan Otoriter, Ini Daftarnya
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengumpulkan kebijakan yang diambil pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sejak 2015 hingga 2020.
lihat foto
9. Hak Tidak Memilih/Golput dijerat UU Terorisme dan UU ITE (2019)
10. Penggunaan Pasal Makar oleh Kepolisian Secara Sembarangan
11. Melegalkan Kriminalisasi Pemilik Hak atas Tanah dengan Dalih Komponen Cadangan (2019)
12. Mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Pertahanan
13. Mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Keamanan: Polri
14. SK Menkopolhukam No. 38/2019 tentang Tim Asistensi Hukum (2019)
15. Menyetujui SKB tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara (2019)
16. Pemberangusan Masif Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (2019)
17. Pemerintah memasukkan/setuju pasal makar, penghinaan presiden dan penodaan agama dalam RKUHP (2019)
• Tuntutan Penyiram Air Keras Cuma Satu Tahun, Novel: Mau Dihukum 100 Tahun Pun Saya Tidak Untung
• AS Kerahkan Kapal Perang, Kapal Perusak dan Jet Tempur di Laut China Selatan, Tantang Tiongkok?
• Merasa Diintimidasi, Puluhan Waga Muaro Jernih Datangi Mapolsek Tabir Ulu
18. Operasi Militer Ilegal Di Papua (2019)
19. Pemadaman Internet di Papua (2019)
20. UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Penelitian (2019)
21. Mengabaikan Partisipasi Publik dalam Rencana Pemindahan Ibukota Negara (2019)
22. Meminta BIN dan Polri untuk Menangani Ormas yang Menolak Omnibus Law (2020)
23. Berkehendak Menjalankan Darurat Sipil (2020)
