Masih Menjabat Sebagai Sekda Batanghari, Baliho Bakhtiar Sebagai Bakal Calon Bupati Terpajang

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Batanghari Bakhtiar masih aktif menjabat sebagai Sekda.

Bakal Calon Bupati Batanghari ini kerap menjadi sorotan di kalangan masyarakat Kabupaten Batanghari.

Masalahnya, Bakhtiar saat ini diduga telah melanggar asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

• 10 Pasien Positif Corona di Provinsi Jambi Dinyatakan Sembuh, Ini Asal Daerahnya

• Sinetron Anak Langit di SCTV Tamat, Begini Isi Ungkapan Perpisahan Angela Gilsha!

• Pasca Lebaran, Harga Daging Ayam di Pasar Angso Duo Malah Naik

Seharusnya, seorang ASN harus menerapkan asas netralitas, yaitu tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Apalagi dalam konteks terlibat dalam partai politik. Larangan ASN berpolitik telah dituangkan dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

Disebutkan di dalamnya, ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Jika ada ASN yang menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka akan diberhentikan tidak dengan hormat.

Larangan ini juga berlaku bagi CPNS, di mana CPNS akan diberhentikan dengan hormat bila menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Terkait dengan adanya sejumlah baliho Sekda Batanghari Bakhtiar yang terpajang di kawasan Kota Muara Bulian.

Indra Tritusian selaku Ketua Bawaslu Batanghari mengatakan bahwa menurut pandangan Bawaslu, Sekda Batanghari Bakhtiar telah melanggar asas netralitas ASN.

"Menurut kacamata Bawaslu, Sekda Batanghari Bakhtiar telah melanggar aturan netralitas ASN. Beliaukan masih aktif saat ini. Namun ada sejumlah baliho telah dipasang, itu yang tidak boleh dan telah dilanggarnya," katanya, Kamis (4/6/2020).

Selain baliho telah terpajang, di dunia maya juga sudah beredar photo Sekda Batanghari Bakhtiar, yang di posting beberapa akun dan di sejumlah grup Facebook yang mengarah pada Pilkada Kabupaten Batanghari mendatang.