Protes Pembagian PKH Covid-19, Warga Desa Tanjung Simalidu Geruduk Kantor Desa Minta Dibagi Rata

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA TEBO - Kecewa pembagian bantuan Covid-19, warga Desa Tanjung Simalidu, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo geruduk kantor desa.

Proses pembagian bantuan Covid-19 oleh perangkat Desa Tanjung Simalidu, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo dianggap tidak transparan. Warga yang emosi merusak bangunan kantor desa hingga membuat kaca pecah.

Irwandi, salah satu warga yang ikut aksi tersebut mempertanyakan pembagian bantuan Covid-19 di desanya yang tidak merata. Bahkan menurutnya warga yang mampu mendapatkan bantuan.

"Kenapa bantuan Covid-19 ini yang selayaknya tidak menerima, menerima, sebaliknya yang layak menerima malah tidak menerima," tanyanya.

Disampaikannya, warga yang memiliki kartu PKH menerima bantuan yang seharusnya diterima oleh warga lainnya. Sebab menurutnya masih banyak warga yang membutuhkan bantuan tersebut.

• Nenek 70 Tahun Dianiaya Ketua RT, Diduga Ribut Gara-gara Bansos

• AWAS Tak Pakai Masker Didenda Rp 50 Ribu, Ratusan Orang di Jambi Terjaring Razia

• VIDEO VIRAL! Nenek Usia 100 Tahun di Surabaya Sembuh dari Corona, Ini Rahasianya

Atas kurang transparan tersebut, warga meminta pihak terkait untuk mengusut dan memeriksanya.

"Kami ingin tahu data yang mendapatkan bantuan, tapi pihak perangkat desa nggak mau menunjukkan datanya," kata dia.

Hal itu lah yang membuat kesal warga dan meminta pihak terkait untuk mengusutnya.

Dalam mengamankan aksi warga tersebut, pihak Polres Bungo menurunkan satu pleton personel dengan jumlah sekitar 50 orang.

Kades Tanjung Simalidu, Alwi menyampaikan pembagian bantuan tersebut berdasarkan data yang disampaikan oleh RT dan Kadus. Dia mengatakan bahwa masyarakat tidak mengetahui bagaimana model pembagian bantuan Covid-19 tersebut.

Katakannya, masyarakat menuntut bantuan tersebut dibagi rata kepada setiap masyarakat meskipun jumlahnya kecil.

"Masyarakat meminta Bantuan Sosial Tunai (BST) dibagi rata walaupun dapat Rp 100 ribu, Rp 200 ribu per kepala keluarga (KK), itu usulan masyarakat," katanya.

Disampaikannya, jumlah masyarakat yang menerima sebanyak 159 orang, namun kemudian diata ulang didapatkan data 138 orang. Data tersebut diterima lantaran terdapat tumpang tindih dengan penerima PKH, BLT, dan BPNT.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pihaknya mengakui akan musyawarah dengan pemangku adat, perangkat desa, dan BPD.

• New Normal, Pemkab Muarojambi Rutin Patroli ke Pasar, Warga Diminta Mulai Adaptasi

• Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Bungo Ajukan Tambahan Anggaran Rp 13 Miliar

Sementara untuk pembagian tahap 1, Kades itu mengaku telah selesai. Sedangkan untuk tahap 2 penambahan 21 orang dan sudah disepakati kecamatan.

Namun terkait tuntutan masyarakat perihal transparasi tersebut, pihaknya mengatakan akan menempelkan nama-nama yang menerima bantuan tersebut. (Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)