Pilkada Serentak Tetap Desember 2020, Mendagri Bantah Korbankan Kesehatan Masyarakat

TRIBUNJAMBI.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian optimis menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah (PIlkada) serentak di bulan Desember 2020.

Ia juga membantah pelaksanaan Pilkada Serentak akan mengorbankan kesehatan masyarakat, karena pihaknya telah menyiapkan sejumlah protokol pencegahan virus corona (Covid-19).

Dalam tatanan kehidupan ‘normal baru’ semua telah dipersiapkan termasuk soal PIlkada Serentak, yang menurutnya termasuk agenda politik penting negara.

• Setahun Setelah Kepergian Ani Yudhoyono, Agus Yudhoyono Ungkap Kerinduan pada Sang Ibu

• Dikritik RUU Haluan Ideologi Pancasila Dianggap Tak Penting, Mahfud: Tak Ada Guna Ngekick Fadli Zon

• Terkena Virus Corona Usai Berpesta di Spanyol, Pangeran Belgia Menyesal dan Minta Maaf

“Semua prosedur keamaan harus lewat protokol Covid-19, termasuk dengan Pilkada. Pilkada termasuk salah satu agenda politik penting,” ujar Tito dalam webinar Nasional is Me, Peringatan Hari Pancasila, Senin (1/6/2020).

Mantan Kapolri itu menilai, tidak ada yang bisa menjamin kapan Covid-19 menghilang dari muka bumi, sehingga emerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan agenda PIlkadi di tahun ini.

“Kalau kita tidak bisa menjamin, lalu sampai kapan, apa kita undur lagi sampai tahun 2022 dan siapa yang bisa menjamin tahun 2022 Covid akan selesai,” lanjutnya.

Ia mengaku pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema dalam pelaksanan Pilkada Serentak. Mulai dari pendataan hingga saat hari pencoblosan.semua akan menerapkan protokol kesehatan.

• Baik untuk Kesehatan Fisik dan Mental, Berkebun Bisa Bantu Tubuh Rileks dan Perbaiki Kualitas Udara

• Mengaku Ketergantungan Narkoba hingga Diciduk Polisi, Dwi Sasono: Saya Ingin Sembuh

• Di 2014, Polisi di Arizona AS Pernah Temukan 100 Ton Mayat Manusia, Milik Sindikat Jual Beli Organ?

Terkait kampanye, Tito melarang adanya kampanye yang melibatkan banyak orang. Para calon kepala daerah dapat melakukan kampanye lewat sosial media.

 “Kita rubah kampanye agar lebih banyak kampanye yang dilakukan tidak langsung. Bisa melalui sosial media, maupun media konvensional, live streaming, kampanye terbatas dengan penerapan physical distancing, tapi tidak ada kampanye jor-joran, dipanggung ramai-ramai, itu tidak ada,” kata Mendagri.

Petugas TPS dan masyarakat juga akan diproteksi saat melakukan pencoblosan, sehingga diharapkan tidak ada penyebaran Covid-19 kluster baru saat pemilihan.

“Pencoblosan juga diatur, misalnya biliknya ditambah, petugasnya di proteksi, masyarakat diproteksi dengan sarung tangan pelastik sekali pakai, masker, sabun cuci tangan di TPS, pengaturan jadwal pencoblosan. Jadi tidak geruduk datang seperti kemaren-kemaren, ini kita atur seperti itu,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mendagri Bantah Pilkada Desember 2020 Korbankan Kesehatan Masyarakat