Halal Bihalal
Nekat Gelar Halal Bihalal saat Pandemi Covid 19 IPDN Jatinangor Tuai Kecaman, IPW Minta Copot Rektor
Kampus IPDN di Jatinangor nekat melaksanakan acara halal bihalal yang dihadari ratusan orang, di tengah masa pandemi Covid 19.
TRIBUNJAMBI.COM, SEMANGGI -- Kampus IPDN di Jatinangor nekat melaksanakan acara halal bihalal yang dihadari ratusan orang, di tengah masa pandemi Covid 19.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyayangkan acara halal bihalal tersebut, karena menimbulkan kerumunan saat pandemi corona.
Acara itu juga dihadiri sejumlah pejabat Kemendagri yang bertugas di IPDN.
"Sementara jajaran kepolisian membiarkan dan tidak membubarkan acara tersebut, yang jelas-jelas menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan di masa Pandemi Covid 19 ini," kata Neta, kepada Wartakotalive.com, Selasa (26/5/2020).
• Twitter Berikan Label Cek Fakta di Dua Cuitan Donald Trump, Bikin Geram Presiden AS, Begini Katanya
• Indonesia Bangga dengan Ajeng Trisna Dwi Wijayanti, Jadi Pilot Pesawat Tempur Perempuan Pertama
• Kondisi Cinta Laura dan Keluarga yang Tinggal di Bali Selama Corona, Sempat Foto-foto
Karenanya kata Neta, IPW berharap Mendagri Tito Karnavian menindak tegas para pejabat IPDN yang mengizinkan acara pengumpulan massa ini.
"Dari data dan foto yang diterima IPW, halal bihalal itu dilakukan bersamaan dengan Perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H pada 24 Mei 2020 siang hari, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Jabar. Acara yang melanggar PSBB ini sangat disesalkan," ujar Neta.
"Bagaimana mungkin, para calon birokrat itu bisa seenaknya melanggar ketentuan pemerintah dan melanggar PSBB," kata Neta.
Atas hal ini menurut Neta, IPW sudah melaporkan pelanggaran berat PSBB atas kegiatan itu, ke Mendagri, yang membawahi IPDN.
"Diharapkan ada tidakan tegas dari Mendagri terhadap kasus ini," kata Neta.
• Drama Hospital Playlist Akan Berakhir, Jo Jung Suk Janjikan Kerja Keras untuk Season 2
• Update Terbaru Virus Corona Covid-19 di Seluruh Dunia, Amerika Segini, Indonesia Ada di Posisi Ini
• Heboh, Istri Anggota TNI Diduga Dibunuh Suami Dibantu Pelakor, Saat Ditemukan Tinggal Tulang
Menurut Neta, sangat aneh di tengah kerja keras pemerintah memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid 19.
Kampus IPDN justru membuat acara perayaan Hari Raya Idul Fitri di kampusnya yang dihadiri ratusan Praja dan para undangan di Balirung Rudini.
"Tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan Kebijakan Pemerintah yang justru tengah giat giatnya memberlakukan PSBB dalam rangka menekan penularan Covid 19," katanya.
Anehya lagi, tambah Neta, acara ini dilaksanakan atas perintah Rektor IPDN, dengan alasan untuk menghibur praja yang selama ini melakukan karantina di kampus.
"IPW berharap Mendagri segera mencopot Rektor IPDN. Sebab apa pun alasannya, aksi pengumpulan massa di kampus IPDN ini, selain ketentuan pemerintah pusat juga melanggar Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 36 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanggulangan coronavirus disease 2019 (covid-19) di wilayah provinsi jawa barat," paparnya.
• Kampaye Pilkada di Masa Covid-19, Tito Usulkan Supaya Dilakukan Dengan Live Streaming
Yang sangat disayangkan lagi, kata Neta, IPDN adalah kawah candra dimuka untuk melahirkan para calon pejabat pemerintahan di negeri ini, tapi mengapa mereka bisa seenaknya melanggar ketentuan pemerintah.
"IPW menyayangkan sikap para praja tersebut. Belum menjadi pejabat saja, mereka sudah seenaknya melanggar ketentuan pemeriNtah. IPW berharap Polda Jabar mengusut kasus ini, apakah acara keramaian di kampus IPDN itu memiliki ijin atau tidak," katanya.
Bagaimana pun kata Neta, acara di kampus IPDN itu merupakan pelecehan terhadap PSBB dan pelecehan terhadap upaya pemerintah yang sudah bekerja keras memutus mata rantai Covid 19.
• George Floyd Merintih dan Tak Bisa Bernapas karena Lehernya Diduduki Polisi, Begini Kronologinya
"Sebagai calon pemimpin mereka tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat maupun kepada para kepala daerah, yang setiap saat menganjurkan agar semua orang mentaati aturan PSBB. Tapi justru para Praja IPDN itu sendiri yang melanggar PSBB tersebut," ujar Neta.
Selain itu menurut Neta, para petinggi Kemendagri di IPDN juga tidak memberikan contoh yang baik pada masyarakat dan pemerintahan daerah.
"Karenanya IPW berharap Mendagri Tito Karnavian segera memberi tindakan tegas kepada Rektor IPDN dan jajarannya," kata Neta.
Ridwan Kamil Laporkan Evaluasi PSBB Jabar, Angka Kematian Menurun, Kesembuhan Meningkat
Jumlah kematian akibat virus corona di wilayah Jawa Barat terus menurun.
Sementara data jumlah pasien virus corona yang sembuh semakin meningkat.
Data itu disampaikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil terkait hasil evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di wilayah Jawa Barat.
Dilansir dari Tribunnews, Ridwan Kamil, menyebut berdasarkan data hasil evaluasi penerapan kebijakan PSBB di wilayahnya mampu menekan angka penyebaran Covid-19.
"PSBB bukti sangat ilmiah dan berhasil," katanya dikutip dari siaran langsung Program Kompas Siang, Selasa (12/5/2020).
Berikut Tribunnews uraikan satu per satu data hasil evaluasi yang dilaporkan oleh mantan Wali Kota Bandung ini. (*)
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Kampus IPDN Nekat Adakan Halal Bihalal Lebaran 2020, IPW: Mendagri Harus Copot Rektornya Penulis: Budi Sam Law Malau