Berita Merangin

Terkendala APBDes, 44 Desa di Merangin tak Bisa Cairkan Dana Desa

Haris menyebut, 44 desa belum cair DD tersebut disebabkan ada yang masih dalam proses pencairan dan berkasnya lagi diverifikasi KPPN, ada yang...

Penulis: Muzakkir | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
ist
Bupati Merangin Al Haris mengatakan spirit dan semangat sangat penting diberikan kepada medis yang berjuang menyembuhkan pasien positif corona. 

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Dari 205 desa di Kabupaten Merangin, ada 44 desa yang belum menarik Dana Desa (DD) untuk keperluan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bupati Merangin, Al Haris membenarkan adanya  44 desa di Kabupaten Merangin belum tersalur DD tahap I, sementara 161 desa lainnya sudah tersalur DD tahap I.

Haris menyebut, 44 desa belum cair DD tersebut disebabkan ada yang masih dalam proses pencairan dan berkasnya lagi diverifikasi KPPN, ada yang dalam perbaikan APBDes, bahkan ada desa yang sama sekali belum menyampaikan APBDes.

Usai Pandemi Covid-19 Ekonomi Akan Pulih, Fasha: Investor Tidak Perlu Panik

Gegara Ucap Nama Karakter di Anime Naruto Ini, Kaesang Pangarep Sampai Minta Maaf, Ini Penyebabnya

Objek Wisata Di Bungo Tutup Selama Libur Lebaran

“Masih ada 44 desa yang belum tapi semunya sudah diproses, ada yang di KPPN, kita terus meminta Kades agar serius dan cepat memproses penyaluran,” kata Al Haris beberapa waktu lalu.

Masih adanya desa di Kabupaten Merangin belum cair DD, dikatakan Al Haris salah satunya disebabkan belum rampungnya APBDes.

“Kendala awalnya dari APBDes mereka masing-masing, sebetulnya karena banyak Kades belum merampung APBDes. Awalnya kita minta bahwa semua Kades di bulan Februari sudah clear semua APBDes, sehingga sudah mulai proses Maret dan April sudah mulai dicairkan, tapi yang namanya oknum di desa-desa macam-macam kadang BPD yang belum mau tanda tangan mungkin dalam rapat desa tidak diajak, ini kita minta ada kerjasama yang baik Kades dan BPD,” terangnya.

Al Haris juga menyebutkan sudah meminta asisten dan staf ahli bupati untuk mengawasi proses penyalutan BLT ke masyarakat.

“Kalau untuk serapannya (DD) saya minta APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) langsung, inspektorat kalau ada isu-isu didesa tentang dana desa untuk menelusuri, sudah banyak desa yang diperiksa tujuannya jangan dana desa diselewengkan atau digunakan oknum yang tidak bertanggungjawab,” sebutnya. (Muzakkir)

Sumber: Tribun Jambi
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved