Penerima Bansos Bukan dari Data Pemdes, Bantuan Covid-19 di Kerinci Bikin Kepala Desa Stres

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Pendistribusian warga penerima bantuan sosial (bansos) yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19) di Kabupaten Kerinci mulai menuai sejumlah persoalan.

Data yang tidak akurat mengakibatkan bantuan yang disalurkan salah sasaran, bahkan ada yang menerima bantuan ganda.

Keadaan seperti ini membuat sejumlah kepala desa di Kabupaten Kerinci mengeluh.

Pasalnya data penerima yang digunakan bukan dari validasi pendataan yang dilakukan oleh pemerintahan desa (Pemdes).

Seperti persoalan penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 dari provinsi. Pemerintahan provinsi menggunakan data bukan dari data terbaru yang dikumpulkan pemerintah desa.

• BLT Tak Kunjung diberikan, Warga Tanjung Ilir Merangin Datangi Rumah Kades

• DPMD Minta Penyaluran BLT Dana Desa Jangan Tumpang Tindih, Jika Lebih Dikembalikan ke Rekening Desa

Sehingga membuat pemerintah desa bisa disalahkan oleh sejumlah warga karena dianggap bantuan tidak tepat sasaran.

"Program bantuan untuk warga terdampak corona ini membuat kami stres. Lain yang kita ajukan lain yang dimasukkan," ujar sejumlah Kepala Desa kepada Tribunjambi.com, Minggu (10/05/2020).

Kades desa Baru Semerah, Kecamatan Tanco, Edi dikonfirmasi juga membenarkan hal itu. Ia mengaku, terkejut saat mengetahui nama calon penerima bantuan yang diperlihatkan oleh pihak kecamatan.

• Terungkap Kasus Pembunuhan SN Warga Pelawan, Sarolangun, Polisi Tangkap Pelaku di Sumatera Selatan

• Unik, Desa Indah Seperti Dongen Ini Transportasi Utamanya Perahu Lho, Yuk Wisata Virtual Ke Sana

• Dalam Semalam, Polisi di Sarolangun Tangkap 3 Pelaku Narkoba, Dua Diantaranya Pasangan Suami Isteri

"Dinsos mengirimkan nama penerima bantuan tanpa koordinasi dengan kecamatan dan desa. Pendataan penerima bantuan dari Provinsi ini tidak melibatkan pihak desa," sesalnya.

Padahal arahan saat rapat di Pemkab sebelumnya sebutnya, syarat penerima bantuan dampak covid19 provinsi bukan penerima PKH, BPNT, dan BLT desa.

"Namun nyatanya saat kita lihat nama penerima, beberapa diantaranya telah masuk ke dalam daftar penerima bantuan sosial dari program lain," keluhnya.

Begitu juga dengan jumlah penerima lanjutnya, awalnya untuk bantuan dari provinsi disebut sebanyak 35 KK per desa, dan dari kabupaten 62 KK per desa. Namun saat namanya turun, jumlahnya jauh kurang dari jumlah yang dijanjikan sebelumnya.

"Untuk beberapa desa di Tanco, desa yang paling banyak penerimanya hanya berjumlah 12 orang," ungkapnya.

Katanya lagi, selain bantuan provinsi yang jumlahnya Rp 350 ribu dalam bentuk sembako dan Rp 250 ribu dalam bentuk uang. Ada juga BLT pusat yang penerimanya juga tidak jelas dan Desa juga tidak dilibatkan dalam penataan.

Terkait hal ini kepala Dinas Sosial Kerinci, Samardin dikonfirmasi mengatakan, bahwa data penerima bantuan provinsi data diambil dari data DTKS. Bukan data dari pendataan yang dilakukan oleh pihak desa.

"Jadi bukan nama dari kades, kami juga tidak ada mengusulkan nama, dapat telah ada namanya dari provinsi," akunya.(Tribunjambi.com/Heru Pitra)