Demi Pengakuan Internasional, Taiwan Lancarkan Diplomasi Corona Lewat WHO di PBB
Taipei kini ikut melancarkan diplomasi corona terhadap Badan Kesehatan Dunia (WHO), menyusul tekanan dari Amerika Serikat untuk memulihkan status
lihat foto
Pasang surut hubungan jiran
WHO dan China sebaliknya mengklaim telah menyediakan semua bantuan yang dibutuhkan Taiwan.
Dalam politik Satu Cina, Beijing mengklaim diri mewakili 22 juta penduduk Taiwan di lembaga-lembaga resmi internasional. Hanya saja, klaim tersebut ditolak Taipei.
Hubungan kedua negara sempat membaik antara 2009 hingga 2016. Saat itu Beijing membiarkan Taiwan menghadiri Majelis Kesehatan Dunia WHO dalam status sebagai pemantau tanpa hak suara.
Namun kemenangan Tsai Ing-wen dalam Pemilu Kepresidenan mendinginkan relasi dengan Cina. Negeri Komunis itu menilai kemenangan Ing-wen memperkuat sentimen separatisme di Taiwan.
Selama pandemi corona, kedua negara memosisikan diri di barisan terdepan dalam perang melawan wabah. Beijing dan Taipei berusaha mencari pengakuan internasional atas keberhasilan masing-masing pemerintah dalam meredam penyebaran virus.
Peluang diplomasi di tengah pandemi
Serupa Cina, Taiwan juga menebar sumbangan masker wajah ke seluruh dunia. Rabu (6/5), Kementerian Luar Negeri mengabarkan telah mengirim 2,28 juta masker ke Amerika Serikat, 1,3 juta ke Uni Eropa, 1,09 juta ke semua sekutu diplomatik dan 1,8 juta masker ke Asia Tenggara dan Australia/Selandia Baru.
Pemerintah Taiwan juga menyumbangkan 600.000 masker untuk Afrika dan Timur Tengah, terutama buat tenaga medis di Suriah.
Dalam upaya diplomasinya itu, Taiwan mendapat angin segar dari Washington D.C. Di tengah wabah, pemerintahan Donald Trump menggiatkan serangan terhadap Cina dan mendorong pengakuan internasional atas Taiwan.
Maret silam, House of Representative di AS meloloskan UU Perlindungan dan Peningkatan Kerjasama dengan Taiwan (TAIPEI Act.) yang antara lain mewajibkan pemerintah mendorong negara-negara lain memperkuat hubungan formal atau informal dengan Taipei.
AS juga mendesak WHO agar mengundang Taiwan dalam Majelis Kesehatan Dunia 2020 di Jenewa.
Namun permintaan itu ditolak. Steven Salomon, Direktur Hukum WHO, mengatakan Senin (4/5) silam, pihaknya hanya mengakui Republik Rakyat Cina sebagai “perwakilan resmi Cina,” sesuai dengan kebijakan PBB sejak 1971. Dia juga mengatakan keputusan perihal Taiwan harus diambil oleh semua 194 negara anggota.
Namun Taipei sebaliknya berdalih keputusan PBB tahun 1971 itu hanya mengakui pemerintah Beijing sebagai perwakilan tunggal Cina, bukan untuk kawasan Taiwan. Ia juga tidak serta merta menjamin hak RRC mewakili Taiwan di panggung internasional.
Menkes Chen sendiri mengimbau negara-negara di dunia agar tidak terjebak di masa lalu, “waktu terus berubah,” pungkasnya.
Sumber : kontan.co.id
