Demi Pengakuan Internasional, Taiwan Lancarkan Diplomasi Corona Lewat WHO di PBB
Taipei kini ikut melancarkan diplomasi corona terhadap Badan Kesehatan Dunia (WHO), menyusul tekanan dari Amerika Serikat untuk memulihkan status
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Taipei kini ikut melancarkan diplomasi corona terhadap Badan Kesehatan Dunia (WHO), menyusul tekanan dari Amerika Serikat untuk memulihkan status pemantau milik negara kepulauan tersebut.
WHO pun menjadi medan diplomasi teranyar seputar kedaulatan Taiwan.
Kementerian Kesehatan Taiwan mewanti-wanti kegagalan WHO melibatkan Taiwan dalam pertemuan Majelis Kesehatan Dunia akan berdampak buruk pada upaya global memerangi pandemi corona.
Menteri Kesehatan Chen Shih-chung menuduh pejabat WHO “selama ini tidak jujur dan gagal mengemban tanggung jawabnya,” kata dia, kepada media-media internasional.
“Seperti yang saya katakan di awal wabah, tidak seorangpun mampu memprediksi perkembangan situasi secara akurat,” lanjut Chen.
“Jadi, hal terpenting di dalam pandemi ini adalah transparansi. Semua negara harus berbagi apa yang mereka ketahui.”
Politik ‘Satu Cina’ di PBB
Manuver Taipei berseberangan dengan kebijakan pemerintah China yang menganggap Taiwan bagian dari kedaulatannya.
Keterlibatan negeri kecil itu juga bertentangan dengan kebijakan Satu Cina yang dianut PBB dan sebabnya hanya mengakui Beijing sebagai perwakilan resmi China, termasuk untuk Taiwan.
Atas tekanan Beijing, WHO dan lembaga-lembaga lain PBB mengucilkan Taiwan dari keanggotaan.
• Pakar : Amerika Pancing Kemarahan China dengan Dorong Adanya Perwakilan Taiwan di WHO
• MENGEJUTKAN! Seorang TKW Indonesia di Taiwan Dinikahi Majikan Dengan Mahar Emas Satu Toko
Chen mengklaim negara-negara anggota lain tidak akan menolak keterlibatan Taiwan dalam Majelis Kesehatan Dunia yang bakal digelar di Jenewa, Swiss, 17 Mei 2020 mendatang.
Dia mencurigai “prosedur” di WHO “telah dimanipulasi.”
Dia menuntut akses yang lebih baik terhadap informasi seputar COVID-19 yang dikumpulkan WHO dari seluruh negara anggota. Menurutnya, hal itu bersifat krusial dalam meredam potensi wabah.
“Bagi Taiwan, apa yang kami inginkan adalah informasi dari tangan pertama. Setiap informasi tangan kedua hanya memperlambat kebijakan yang harus kami ambil dan menyamarkan penilaian kami terhadap wabah, seperti tak mampu melihat pohon di tengah hutan,” kata Chen.
Pemerintah di Taipei menyusun daftar keluhan terhadap WHO, termasuk memberikan data jumlah kasus yang keliru, mengabaikan permintaan resmi untuk mendapakan informasi dan tunduk pada tekanan Cina ketika pemerintah meminta bantuan WHO.
