Breaking News:

Tegas Larang Mudik, Akses Keluar Masuk Jabodetabek untuk Kendaraan Pribadi Ditutup Mulai 7 Mei 2020

Pada wilayah hukum Polda Metro Jaya, tercatat ada 19 pos pengamanan yang siap untuk menindaklanjuti hal tersebut. Pos mulai efektif sejak 24 April

Editor: Tommy Kurniawan
tribunjambi/samsul bahri
Ilustrasi 

TRIBUNJAMBI.COM - Kepolisian Republik Indonesia memberikan kelonggaran bagi masyarakat Karawang untuk keluar masuk wilayah Jabodetabek selama pemberlakuan larangan mudik Lebaran 2020.

Hal ini, sebagaimana dijelaskan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, dikarenakan masih ada warga Karawang yang bekerja di kota-kota penyangga seperti Bekasi dengan mengendarai kendaraan pribadi.

"Memang kendala di lapangan, seperti masyarakat yang cuma tinggal di Karawang, ini yang kami beri kebijaksanaan," kata Yusri, Minggu (26/4/2020).

Namun, kelonggaran tersebut hanya berlaku hingga 7 Mei 2020.

Perubahan Tanda Tangan Soeharto dari Seorang Letkol TNI hingga Jadi Presiden, Terlihat di Sisi Ini

Peduli Covid-19, Ikatan Alumni Kedokteran Unja Berikan Bantuan APD ke RSUD Raden Mattaher

Kisah Soekarno yang Masuk Daftar Orang Harus Dibunuh Amerika Serikat, CIA Dianggap Jadi Dalangnya

Ramalan Zodiak Besok 28 April 2020, Taurus Jangan Ambil Sesuatu yang Sulit, Gemini Raih Keberhasilan

Setelahnya, arus kendaraan pribadi baik keluar maupun masuk wilayah Jabodetabek bakal ditutup.

"Tapi, ke depan kami sampaikan sudah tidak boleh ada lagi. Tanggal 7 Mei nanti kami akan tindak tegas, tapi humanis," kata Yusri.

"Tegas seperti apa? Kami akan suruh mereka putar balik. Dengan putar balik, juga akan menjadi sanksi bagi mereka semua. Tetapi, kami juga sambil sosialisasi secara edukatif agar disampaikan ke teman-teman lainnya," lanjut dia.

Sebagai informasi, dalam menerapkan kebijakan pelarangan mudik Lebaran 2020 untuk menekan penyebaran Virus Corona (Covid-19), pihak kepolisian telah membentuk pos pengamanan atau check point guna menyekat laju pemudik yang masih nekat mencoba keluar wilayah-wilayah tertentu.

Pada wilayah hukum Polda Metro Jaya misalnya, tercatat ada 19 pos pengamanan yang siap untuk menindaklanjuti hal tersebut. Pos mulai efektif sejak 24 April 2020.

"Kita buat berjenjang di jalan tol ada, jalan nasional ada, jalan provinsi sampai dengan istilah jalan tikus sudah didirikan check point sampai ke kecamatan," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) Budi Setiyadi.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved