Kabar Baik! Iuran BPJS Kesehatan Kembali seperti Semula Mulai 1 April 2020, Ini Rinciannya
Di samping itu, pelayanan terhadap peserta BPJS juga akan dipastikan tetap berjalan baik. Rencananya, langkah strategis itu disusun melalui penerbitan
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kimi resmi dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.
Meski kini disibukan dengan wabah virus corona, hal itu tak membuat pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan.
Sebelumnya, pembatalan tersebut merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7/P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pelaksanaan putusan tersebut dimulai pada 1 April 2020 untuk menghormati keputusan MA.
• Erick Thohir Sebut Ada Mafia Alkes, Adian Napitupulu: Jujur Saja, Siapa Mafianya Pak Menteri?
• Cuma Sosok TNI Ini yang Berani Gebrak Meja Rumah Soeharto, Ternyata Dia Jenderal TNI Idolanya Ahok
• Doa dan Amalan Sambut Puasa 1 Ramadhan 1441 H Sesuai Tuntunan Muhammad SAW
• Kapten Teddy, Ajudan Ganteng Jokowi dari TNI AD Ini Punya Prestasi Gemilang di US Army Ranger AS
Selain itu, karena pemerintah juga ingin agar keberlangsungan jaminan kesehatan nasional (JKN) terjamin.
"Pemerintah menghormati keputusan MA. Prinsipnya, pemerintah ingin agar keberlangsungan JKN terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir," kata Muhadjir dikutip dari siaran pers, Selasa (21/4/2020).
Dengan dilaksanakannya putusan MA tersebut, maka iuran BPJS Kesehatan yang naik pada Januari 2020 itu pun kembali seperti semula.
Iuran untuk kelas III yang naik menjadi Rp 42.000 kembali menjadi Rp 25.500, kelas II dari Rp 110.000 menjadi Rp 51.000, dan kelas I dari Rp 160.000 menjadi Rp 80.000.
Jumlah iuran tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
"Kelebihan iuran yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya," kata Muhadjir.
Saat ini, kata dia, pemerintah tengah membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk menyikapi putusan tersebut.
Di samping itu, pelayanan terhadap peserta BPJS juga akan dipastikan tetap berjalan baik.
Rencananya, langkah strategis itu disusun melalui penerbitan Peraturan Presiden.
"Substansinya antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar-segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran pemerintah pusat dan daerah," kata dia.
Diketahui, Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 diterima pemerintah secara resmi pada 31 Maret 2020 berdasarkan surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor: 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/HUM/2020.
